Habib Rizieq: Umat Jangan Bergerak Sebelum Ada Komando Ulama, Kritik Pajak yang ‘Mencekik’ Rakyat

Table of Contents


Jakarta, Monitor Pos ~ Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, mengimbau umat Islam agar tidak melakukan aksi atau gerakan apa pun sebelum ada arahan resmi dari para ulama. Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul ke-15 Alhabib Syech bin Ali bin Sholeh Aljufri di gedung SMP Al-Khairaat, Condet, Jakarta Timur, Sabtu (30/8).

Jangan bergerak melakukan apa pun sebelum ada komando dari ulama. Tapi, kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah tidak bisa diatasi lagi oleh siapa pun kecuali oleh umat, maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama siap turun?” ujar Habib Rizieq disambut jawaban “Siap!” oleh ribuan jemaah yang hadir.

Habib Rizieq kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan lanjutan kepada jemaah, yang secara serempak dijawab dengan penuh semangat. Ia menanyakan kesiapan umat dalam membela agama, menjaga Jakarta dan Indonesia, hingga kesiapan turun ke jalan.

Siap bela agama? Siap jaga Jakarta? Siap jaga Indonesia? Siap turun ke jalan?” serunya berkali-kali, yang dijawab dengan “Siap!” dari para peserta.

Selain menyuarakan soal kepemimpinan ulama, Habib Rizieq juga menyinggung isu ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, khususnya soal kebijakan perpajakan.

Kritik Tajam terhadap Pajak dan Pernyataan Menkeu

Habib Rizieq mengkritik keras pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, yang menyamakan kewajiban membayar pajak dengan menunaikan zakat dalam Islam.

Seenaknya menteri mengatakan pajak sama kayak zakat. Enak betul saudara berbicara,” ujarnya lantang. Menurut Rizieq, konsep zakat dan pajak sangat berbeda secara prinsipil.

Dalam Islam, zakat itu untuk orang kaya. Orang miskin nggak bayar zakat. Tapi kalau pajak, kaya atau miskin dicekik semua. Bahkan yang miskin lebih dicekik,” tambahnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan perlakuan negara terhadap pajak. Menurutnya, pejabat dan anggota Dewan tidak merasakan beban karena pajaknya ditanggung negara, sementara rakyat kecil — termasuk tukang ojek — tetap menanggung beban besar, bahkan lewat biaya aplikasi.

Rakyat kecil, tukang ojek saja, bayar aplikator itu sudah besar. Ini mesti diatur pajak itu,” tegasnya.

Penegasan Komitmen Umat

Pidato Habib Rizieq ini kembali mempertegas posisi FPI dan pendukungnya sebagai kelompok yang menempatkan ulama sebagai garda terdepan pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi sosial-politik yang dianggap genting. Seruan kesiapsiagaan umat juga menjadi penegasan akan potensi mobilisasi jika kondisi nasional dianggap telah melampaui batas kewajaran.

Chikita 


Posting Komentar