Wagub DKI Rano Karno: Atasi Macet Jakarta Butuh Waktu Panjang, Belajar dari Bangkok

Table of Contents

Foto Wagub DKI Jakarta Rano Karno: (Pemprov DKI)

Jakarta, Monitor Pos – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa penyelesaian masalah kemacetan di Ibu Kota bukanlah pekerjaan jangka pendek. Ia menyampaikan hal tersebut usai memimpin Apel Kolaborasi Penanganan Kemacetan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Rano membandingkan kondisi Jakarta dengan Bangkok, Thailand, yang pernah menghadapi tantangan serupa dalam hal lalu lintas. Bangkok, menurutnya, berhasil mengurai kemacetan setelah membangun infrastruktur jalan bertingkat (triple deck) yang memakan waktu hampir empat tahun.

“Bangkok itu mengalami hal yang sama dengan Jakarta, tapi mereka langsung triple deck, agak terurai macetnya. Cuma kalau Jakarta melakukan triple deck, itu revolusi yang luar biasa, karena pasti akan stuck dulu semua,” ujar Rano.

Ia menilai bahwa meskipun pembangunan infrastruktur seperti jalan bertingkat bisa menjadi solusi, prosesnya memakan waktu panjang dan tidak bisa menghasilkan dampak instan.

“Bangkok membangun kotanya hampir empat tahun hanya untuk membangun ini saja,” imbuhnya.

Di sisi lain, Rano menyebut bahwa Jakarta memiliki keunggulan dalam sistem transportasi publik dengan hadirnya MRT. Namun, hal itu belum cukup untuk sepenuhnya menyelesaikan persoalan kemacetan, terutama di tengah ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan yang tersedia.

“Ini semua program kerja panjang, bukan kerja yang cepat. Jumlah mobil pun melebihi dari ruas jalan, jomplangnya luar biasa,” ungkapnya.

Menurut Rano, kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada sektor ekonomi, pariwisata, dunia usaha, hingga kesehatan publik. Ia merujuk pada studi Bappenas dan JUTPI II tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, atau setara 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) wilayah tersebut.

“Studi Bappenas dan JUTPI II pada tahun 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama,” jelasnya.

Untuk menekan kemacetan, Pemprov DKI mulai memanfaatkan teknologi melalui penerapan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI) di sejumlah titik persimpangan. Hingga kini, sistem tersebut telah diterapkan di 65 dari total 321 persimpangan di Jakarta.

“Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi,” kata Rano.

Namun demikian, Rano menegaskan bahwa keberhasilan mengatasi kemacetan di Jakarta tidak hanya bergantung pada teknologi atau infrastruktur semata, melainkan pada sinergi semua elemen.

“Jakarta harus melakukan sesuatu, dan itu dimulai dengan kolaborasi semua pihak — Pemprov, pemerintah pusat, kepolisian, TNI, hingga masyarakat,” pungkasnya.

Mutiara NA