Gubernur Maluku Teken Nota Kesepakatan Rumah Subsidi, 3.000 Unit untuk MBR dan ASN

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos — Di tengah hiruk-pikuk Ibu Kota, perjuangan panjang Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kembali membuahkan hasil nyata. Bertempat di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wisma Mandiri II Jakarta, Gubernur Maluku secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan bersama Menteri PUPR Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Nota Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi untuk penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku.

Tidak hanya Gubernur, para Bupati dan Wali Kota se-Maluku turut hadir dan membubuhkan tanda tangan komitmen bersama. Momen ini juga disaksikan oleh sejumlah pihak penting, antara lain Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, serta perwakilan dari BTN, BP Tapera, dan stakeholder lainnya.

3.000 Rumah Subsidi untuk Maluku

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR Maruarar Sirait menyampaikan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung Maluku melalui alokasi 3.000 unit rumah subsidi untuk tahun 2025. “Semoga dengan adanya rumah subsidi ini, semakin banyak masyarakat dan ASN yang bisa tinggal di rumah layak huni,” tegas Maruarar.

Ia juga menyebut momen ini sebagai “kesempatan emas” bagi para kepala daerah di Maluku. Dalam arahannya, Maruarar mengingatkan agar seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berbasis pada data tunggal dari BPS. “Kita sudah sepakat satu data. Saya sarankan habis ini langsung rapat dengan BPS,” ujarnya di hadapan forum.

Validasi Data Jadi Kunci

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya validasi dan akurasi data sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran. “Kami memiliki data akurat dari BPS. Dengan data ini, target penerima bantuan bisa tepat, valid, dan tidak salah sasaran,” ucapnya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat dukungan dari Menteri PUPR. “Dalam rapat kabinet, Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa satu-satunya data yang digunakan adalah dari BPS. Dan kami patuh atas arahan itu,” ujar Maruarar, yang dijawab lantang oleh Gubernur Hendrik dengan kata: “Siap!” — menggambarkan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjalankan program strategis ini.

Sentuhan Hangat dan Ketegasan

Di balik suasana formal, pertemuan ini juga diwarnai momen keakraban. Saat menyapa rombongan kepala daerah, Menteri sempat bertanya tentang daerah yang datang paling jauh ke Jakarta. Gubernur pun menjawab, “Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru.” Mendengar itu, Maruarar menimpali dengan santai, “Dari jauh, maka kita layani dengan pengetahuan dan aturan,” disambut tawa hangat seluruh hadirin.

Namun, kehangatan tersebut tetap diiringi dengan ketegasan. Menteri memastikan bahwa seluruh kuota 3.000 unit rumah subsidi benar-benar bisa terserap sesuai target.

Sebaran 3.000 Rumah Subsidi di Maluku

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku, Nurlita Soulissa, merinci distribusi rumah subsidi tersebut di 11 kabupaten/kota:

1. Kabupaten Maluku Tengah – 250 unit
2. Kabupaten Maluku Tenggara – 500 unit
3. Kabupaten Seram Bagian Barat – 350 unit
4. Kabupaten Buru Selatan – 300 unit
5. Kabupaten Buru – 300 unit
6. Kabupaten Kepulauan Tanimbar – 200 unit
7. Kota Tual – 180 unit
8. Kabupaten Kepulauan Aru – 200 unit
9. Kabupaten Seram Bagian Timur – 200 unit
10. Kabupaten Maluku Barat Daya – 50 unit
11. Kota Ambon – 470 unit

“3.000 unit rumah ini dibangun pada sisa tiga bulan terakhir tahun 2025. Program ini menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hasil kerja sama antara pemerintah, bank pelaksana, dan BPS,” jelas Nurlita.

Harapan Baru di Bumi Raja-Raja

Dengan terealisasinya program ini, perjuangan Gubernur Maluku bukan hanya membawa pulang komitmen dari pusat, tetapi juga menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini bermimpi memiliki rumah layak.

Langkah strategis ini juga menjadi simbol bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa atau kota besar lainnya, tapi mulai merata hingga ke wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku — bumi para Raja-Raja.

“Ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang keadilan pembangunan. Rumah layak adalah hak semua warga negara,” tegas Gubernur Hendrik, menutup pertemuan dengan semangat.

Syafira