Irma Chaniago Soroti Dugaan Monopoli Kuota Dapur MBG: "Bukan Fiktif, Tapi Dimonopoli"

Table of Contents

Irma Suryani Chaniago (Dok: www.fraksinasdem.org)

Jakarta, Monitor Pos — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, angkat bicara menanggapi penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menepis isu keberadaan 5.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Irma menyatakan bahwa meskipun bukan dapur fiktif, terdapat indikasi praktik monopoli kuota dapur oleh sejumlah pihak yang merugikan sistem pendaftaran.

"Betul, bukan fiktif, tetapi ada yang monopoli kuota SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Irma saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, ada pola yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendaftarkan diri di banyak wilayah sekaligus, dengan tujuan mengunci atau menutup kuota di daerah-daerah tersebut. Parahnya, kata Irma, pendaftaran itu tidak diikuti dengan pembangunan dapur MBG.

“Contohnya, mereka mendaftar di semua wilayah, yang menyebabkan kuota di wilayah-wilayah tersebut sudah tidak bisa lagi diakses oleh orang lain untuk ikut mendaftar. Padahal mereka cuma daftar untuk menutup kuota, tetapi lokasi dapurnya tidak ada pembangunan persiapan sama sekali,” jelasnya.

Kuota Penuh, Tapi Dapur Tak Beroperasi

Irma juga mengungkap contoh kasus yang ia temukan di salah satu kabupaten. Di wilayah tersebut, tersedia 30 kuota dapur MBG, namun hanya dua dapur yang benar-benar dibangun dan beroperasi. Sementara 28 lainnya diduga hanya mendaftar tanpa niat membangun, dan bahkan disinyalir dijadikan alat untuk diperjualbelikan.

“Contoh di satu kabupaten, kuota SPPG 30, yang daftar dan punya dapur baru 2. Tapi ketika orang lain mau daftar online, pendaftaran mereka mental, karena informasi yang keluar tertulis kuota sudah penuh. Padahal yang beroperasi baru 2. Artinya, yang 28 daftar cuma untuk menutup kuota dan disinyalir untuk diperjualbelikan,” kata Irma.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah cepat BGN yang disebutnya telah mengambil tindakan korektif dengan menonaktifkan ribuan kuota bermasalah.

“Jadi sebenarnya bukan dapur fiktif, tapi kuota dapur fiktif. By the way, alhamdulillah BGN sudah langsung merespons kasus tersebut dengan mendrop 5.000-an kuota fiktif tersebut,” imbuhnya.

BGN Jelaskan Perubahan Skema Pendaftaran

Menanggapi isu ini, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, memberikan penjelasan mengenai perubahan prosedur pengajuan dapur MBG. Ia menyebut bahwa sebelumnya pendaftar diwajibkan membangun dapur terlebih dahulu sebelum mendaftar. Namun, aturan itu diubah, dan kini pendaftaran dilakukan lebih dulu sebelum pembangunan dapur.

“Sebenarnya bukan fiktif. Dulu kira-kira tiga bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu, baru kalau disetujui, membangun dapur,” jelas Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).

Ia menekankan bahwa perubahan skema ini kemungkinan menjadi celah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menguasai kuota tanpa kesiapan membangun dapur secara nyata.

Pemerintah Diminta Evaluasi Menyeluruh

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi di kalangan pelajar. Irma mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendaftaran dan penyaluran kuota dapur MBG, guna memastikan program ini tepat sasaran dan tidak dikorupsi oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, kasihan yang benar-benar niat membantu tapi tidak kebagian kuota,” tutup Irma.

Mutiara NA