Pemprov DKI Naikkan Insentif RT dan RW Mulai Oktober, Rano Karno: Sudah Masuk APBD-P 2025

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menaikkan insentif bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025. Kenaikan ini telah diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri puncak acara Jakarta BERJAGA 2.0 yang digelar di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Minggu (14/9).

“Anggarannya telah masuk dalam APBD-P 2025. Mudah-mudahan Oktober sudah mulai distribusi (insentif),” ujar Rano.

Menurut Rano Karno, insentif untuk ketua RT akan meningkat sekitar 25 persen, dari semula Rp2 juta menjadi kisaran Rp2,5 juta per bulan. Sementara itu, insentif untuk ketua RW akan naik dari Rp2,5 juta menjadi sekitar Rp3 juta per bulan.

“Tentu ini tidak bisa langsung, tapi bertahap,” tambahnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari realisasi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Saat itu, keduanya menekankan pentingnya meningkatkan dukungan operasional bagi RT dan RW sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pramono, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan, sebelumnya menilai bahwa kemampuan fiskal Pemprov DKI yang mencapai triliunan rupiah cukup memadai untuk mendukung program-program berbasis komunitas.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI telah mengusulkan penambahan anggaran insentif RT dan RW dalam APBD-P 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengurus sekaligus memacu semangat pelayanan publik yang lebih kuat di tingkat masyarakat.

Selain peningkatan insentif, Pemprov DKI juga tengah mengkaji penyederhanaan sistem penyaluran dana, agar distribusi insentif berjalan lebih tepat waktu dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme penyaluran akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan anggaran daerah.

Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov DKI berharap peran serta RT dan RW dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan dapat semakin optimal. Rano Karno juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Pemprov DKI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berdaya saing di tingkat komunitas.

Chikita