Kemenkum Usulkan Lahan 6,8 Hektare di Tangerang untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos — Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan lahan seluas 6,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang, Banten. Usulan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

"Luas tanah itu kurang lebih secara keseluruhan ada 10 hektare, namun dari 10 hektare tersebut ada 6,8 hektare yang memang kami siapkan untuk Sekolah Rakyat,” ujar Nico Afinta.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, Kepala Biro Hukum Kemensos Rizi Umi Utami, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Hukum, antara lain Kepala Biro BMN Itun Wardatul Hamro, Kepala Biro Perencanaan Rahmi Widhiyanti, dan Kepala Biro SDM Fajar Sulaeman Taman.

Nico menjelaskan bahwa lokasi lahan milik Kementerian Hukum tersebut berada di kawasan permukiman dengan kontur tanah yang relatif datar sehingga dinilai strategis untuk pembangunan sekolah. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk membahas teknis pembangunan Sekolah Rakyat.

“Di Kementerian PU sudah ada standar pembangunan Sekolah Rakyat. Kami juga mendapatkan informasi bahwa anggaran pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan oleh Kementerian PU,” jelas Nico.

Tak hanya menyerahkan lahan, Kemenkum juga berkomitmen memberikan dukungan pembangunan gedung kelas dan asrama sebagai bagian dari kontribusi kementerian dalam mendukung pendidikan masyarakat.

“Pak Menteri Hukum berkeinginan agar dalam penyerahan nanti tidak hanya tanahnya saja, tetapi sudah lengkap dengan kelas dan asramanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik dan mengapresiasi langkah Kemenkum yang ikut bersinergi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Menurut saya ini hal yang sangat patut diapresiasi. Saya menyampaikan rasa hormat kepada Pak Menteri Hukum yang sejak awal punya niat untuk menyerahkan lahan ini bagi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, hingga saat ini sudah terdapat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, 104 titik Sekolah Rakyat permanen juga direncanakan akan segera dibangun dalam waktu dekat.

“Kalau ini bisa segera dibangun juga, saya bersyukur. Mudah-mudahan pada tahun 2026 nanti, asrama dan kelasnya sudah cukup untuk menampung para peserta,” pungkas Gus Ipul.

Mutiara NA