Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Peran Strategis KEPP Otsus Papua dalam Sinkronisasi Pembangunan

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam memastikan sinkronisasi, harmonisasi, dan pengawasan program pembangunan di wilayah Papua. Hal ini menjadi bagian strategis dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan pascapemekaran wilayah Papua yang kini memiliki enam provinsi sejak 2022.

“Kita tahu bahwa Papua salah satu wilayah terluas dan memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Ini memerlukan sinkronisasi antardaerah maupun dengan pemerintah pusat,” ujar Mendagri Tito dalam Rapat KEPP Otsus Papua di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, kehadiran provinsi-provinsi baru menuntut penguatan koordinasi lintas pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan efektif, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam layanan administrasi.

“Harapan kita, pembangunan akan bisa dipercepat lagi, karena layanan publik juga akan lebih dekat, birokrasi menjadi lebih pendek,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa pembentukan daerah otonom baru (DOB) harus diiringi penguatan koordinasi dan pencegahan tumpang tindih program antarinstansi. Dalam hal ini, KEPP Otsus Papua memiliki fungsi strategis mulai dari evaluasi, sinkronisasi kebijakan, hingga pengawasan faktual di lapangan.

“Pengawasan tidak cukup di atas kertas, tapi juga perlu dicek langsung di lapangan. Karena itu, perlu ada struktur yang berkantor dan bekerja langsung di Papua,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar komite segera membentuk kelompok kerja (Pokja) dengan pembagian tugas yang jelas serta menyiapkan dukungan anggaran untuk operasional, sekretariat, dan kegiatan lapangan.

“Segera dibentuk Pokja. Pokja inilah kaki yang bergerak di lapangan. Strukturnya bisa disusun sesuai kebutuhan komite,” ujar Tito.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Papua Maju

Mendagri juga menegaskan bahwa KEPP Otsus Papua dapat berkoordinasi langsung dengan berbagai kementerian/lembaga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar program pembangunan di Papua berjalan searah dengan prioritas nasional. Ia mencontohkan praktik koordinasi lintas sektor yang sukses diterapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Bogor, bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan tersebut dihadiri ribuan pejabat pusat dan daerah, termasuk kepala daerah, TNI–Polri, Kejaksaan, dan BIN, sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat sinergi pusat–daerah. “Dikumpulkan seluruh kementerian/lembaga agar semua tahu dan memahami bahwa ada komite ini untuk urusan Papua,” imbuh Mendagri.

Dihadiri Sejumlah Pejabat dan Anggota KEPP Otsus Papua

Rapat KEPP Otsus Papua tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, yang juga merupakan anggota KEPP Otsus Papua, serta Ketua KEPP Otsus Papua Velix Wanggai bersama para anggota komite lainnya. Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri dan perwakilan instansi terkait.

Melalui rapat ini, pemerintah berharap KEPP Otsus Papua dapat menjadi garda terdepan dalam mempercepat pembangunan, memperkuat koordinasi, dan memastikan efektivitas kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Mutiara NA