Ketua DPN Elang Tiga Hambalang Serahkan Laporan Finalisasi Tapal Batas HKm Pulau Bengkalis ke Kementerian Kehutanan

Table of Contents

Bengkalis, Monitor Pos ~  Ketua Departemen Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Bidang Pertanian dan Agrobisnis (DPN-Elang 3 Hambalang), Solihin, resmi menyerahkan dokumen laporan finalisasi penetapan tapal batas Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Pulau Bengkalis seluas 3.236 hektare kepada Kasubdit Pengembangan Usaha Perhutanan Direktorat PS Kementerian Kehutanan RI, Danang beserta jajaran. Penyerahan dilakukan langsung di Jakarta sebagai langkah lanjutan terhadap penguatan legalitas wilayah kelola masyarakat.

Solihin menjelaskan bahwa pada kawasan tersebut rencananya akan dikembangkan program agroforestri yang ditargetkan menjadi salah satu demplot terbesar dan terintegrasi di Indonesia. “Selain penguatan tata kelola kehutanan, lokasi ini akan menjadi model nasional untuk pengembangan agroforestri berbasis masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Solihin—yang juga menjabat Ketua Yayasan Solidaritas Pemuda Melayu Peduli Lingkungan Republik Indonesia—mengungkapkan rencana untuk mengundang langsung Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, agar dapat meninjau implementasi program tersebut. Langkah ini sekaligus merupakan dukungan nyata terhadap agenda Asta Cita Presiden, terutama terkait swasembada pangan, energi, pelestarian hutan, serta penciptaan lapangan kerja melalui harmonisasi antara manusia dan alam.

HKm Pertama yang Ditetapkan di Provinsi Riau

Penetapan tapal batas HKm di Pulau Bengkalis ini menjadi satu-satunya yang sejauh ini terlaksana di Provinsi Riau. Upaya ini sekaligus menjadi pintu masuk untuk menerapkan pendekatan agroforestri sebagai strategi pembangunan yang mampu menyatukan aspek ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan.

“Penetapan Tapal Batas HKm memberikan kepastian hukum atas wilayah kelola, mencegah konflik lahan, serta memberikan dasar yang jelas untuk perencanaan dan implementasi program, termasuk agroforestri, secara efektif dan berkelanjutan,” ujar Solihin.

Agroforestri sebagai Fondasi Penguatan Ekonomi dan Lingkungan

Agroforestri merupakan sistem pemanfaatan lahan yang mengombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman pertanian dan/atau ternak pada unit lahan yang sama. Sistem ini memadukan keuntungan ekonomi dengan konservasi lingkungan, sehingga mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut Solihin, implementasi agroforestri di Pulau Bengkalis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

• Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi hasil panen seperti tanaman kayu, kopi, dan tanaman pangan.
• Penguatan ketahanan pangan dan air, karena sistem agroforestri menjaga ketersediaan nutrisi dan mendukung stabilitas hidrologi.
• Kelestarian lingkungan, dengan menjaga kesuburan tanah, mengurangi erosi, meningkatkan cadangan karbon, serta memperkaya keanekaragaman hayati.

Mendukung Asta Cita Pembangunan Nasional

Sinergi antara kepastian tenurial melalui penetapan batas HKm dan praktik agroforestri yang produktif disebut Solihin sebagai fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. “Secara keseluruhan, langkah ini menjadi kunci dalam membangun keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial,” tegasnya.

Program HKm Bengkalis diharapkan menjadi model nasional dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat setempat. Dengan dukungan pemerintah pusat, program ini diyakini mampu menjadi percontohan harmonisasi pembangunan dan pelestarian lingkungan di Indonesia.

RED