Mendagri Tito Karnavian Terima Gelar Kehormatan “Petua Panglima Hukom” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Table of Contents

Aceh Besar, Monitor Pos — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).

Penganugerahan gelar tersebut ditandai dengan penyematan lencana dan selempang oleh Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, disusul prosesi peusijuk yang dipandu langsung oleh Wali Nanggroe sebagai simbol doa dan restu adat.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, baik secara pribadi, keluarga, maupun atas nama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menilai gelar tersebut memiliki makna istimewa karena diberikan oleh lembaga adat yang memiliki legitimasi kuat di Aceh.

"Ini adalah lembaga yang secara hukum kuat dan secara sosial mendapatkan legitimasi. Dan saya mendapatkan penghargaan dari lembaga ini, tentu menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi saya,” ujar Mendagri.

Mendagri mengaku tidak menyangka akan memperoleh penghargaan tersebut. Ia menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya, Wali Nanggroe Aceh beserta rombongan sempat melakukan audiensi ke Kantor Kemendagri di Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas berbagai isu aktual di Aceh, mulai dari pembangunan, politik, hingga keamanan daerah. Saat itulah, Wali Nanggroe menyampaikan niat untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada Mendagri.

"Saya sempat kaget ketika beliau menyampaikan niat baik itu. Wali Nanggroe menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan karena saya, sejak menjabat Kapolri hingga kini sebagai Mendagri, dinilai memberikan perhatian besar terhadap Aceh,” jelasnya.

Menurut Wali Nanggroe, Tito Karnavian berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan Aceh. Saat menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), ia dinilai turut mendorong terciptanya situasi aman pasca-perdamaian Aceh. Konsistensi tersebut berlanjut ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, yang berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga harmoni sosial-politik di Aceh.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menegaskan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia menilai proses perdamaian yang berhasil diwujudkan di Aceh menjadi contoh keberhasilan penyelesaian konflik berbasis dialog dan kearifan lokal.

"Perdamaian Aceh adalah contoh yang diakui dunia. Ini harus terus kita jaga bersama agar menjadi fondasi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ungkap Mendagri.

Sebagai informasi, gelar “Petua Panglima Hukom Nanggroe” diberikan kepada Mendagri Tito Karnavian atas pengabdian dan dedikasinya dalam menjaga keamanan, hukum, dan pemerintahan di Aceh, baik saat menjabat sebagai Kapolri maupun Mendagri. Ia dinilai menunjukkan komitmen tinggi terhadap sinergi antara syariat Islam, adat istiadat, dan hukum negara, serta menjaga stabilitas politik dan ketertiban di wilayah berkeistimewaan tersebut.

Dengan penganugerahan ini, Lembaga Wali Nanggroe berharap hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh semakin kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjadi inspirasi bagi penguatan nilai-nilai adat dan hukum di seluruh Indonesia.

Zulkarnain