Mendagri Serahkan 62.169 Paket Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh Tamiang

Table of Contents

Aceh Tamiang, Monitor Pos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Senin (22/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut.

Bantuan yang disalurkan berjumlah 62.169 paket yang terdiri atas selimut, kemeja, sarung, mukena, pembalut, beras, serta aneka makanan. Bantuan ini bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, serta dukungan dari sejumlah perusahaan garmen.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Dalam sidang tersebut, Mendagri mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi perusahaan garmen yang ingin menyalurkan bantuan berupa pakaian kepada masyarakat terdampak bencana. Usulan itu kemudian disetujui oleh Presiden.

“Saya tahu di pengungsian banyak yang kurang pakaian, kemudian juga selimut, kain sarung, kemudian juga ada kebutuhan makanan, kebutuhan untuk wanita, untuk anak-anak, dan lain-lain,” ujar Mendagri.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban para korban bencana. Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan lanjutan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami kira itu usaha yang mudah-mudahan ini bisa meringankan, dan ini (bantuan) bukan sekali, kita akan lanjutkan lagi,” tandasnya.

Dalam keterangan sebelumnya, Mendagri menjelaskan bahwa sebagian perusahaan garmen yang memberikan bantuan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga pemanfaatan produknya perlu menyesuaikan dengan ketentuan kepabeanan dan perdagangan yang berlaku. Meski demikian, ia menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan ruang pengecualian untuk kepentingan penanganan bencana.

“Tapi ada dalam aturan undang-undang ya, bahwa kalau untuk kepentingan bencana, itu boleh. Boleh dan tidak dikenakan pajak, bea cukai, sepanjang ada, satu, permintaan dari instansi pemerintah. Yang kedua, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Atas dukungan tersebut, Mendagri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, yang telah membantu memperlancar proses penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.

Zulkarnain