Mensos Gus Ipul Tegaskan Kepedulian Presiden Prabowo terhadap Disabilitas Lewat Penguatan Data Tunggal DTSEN
Table of Contents
Jakarta , Monitor Pos — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tercermin dalam Asta Cita Presiden serta Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi landasan penguatan basis data perlindungan sosial di Indonesia.
Dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 yang digelar Partai Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (8/12/2025), Gus Ipul menyampaikan bahwa DTSEN menjadi instrumen penting untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Ini mencakup data-data penyandang disabilitas secara rinci. Sebab menurut Pak Presiden, kalau data valid dan sesuai kenyataan, maka program yang dirancang akan tepat sasaran dan berdampak,” ujarnya.
DTSEN Jadi Terobosan Pertama untuk Pendataan Disabilitas secara Nasional
Mensos menegaskan bahwa sebelum hadirnya DTSEN, Indonesia tidak memiliki data tunggal penyandang disabilitas. Data terpadu ini kini menampilkan potret penyandang disabilitas di seluruh Indonesia beserta tingkat kesejahteraan dan kategorisasinya.
“Dan kita beri kartu penyandang disabilitas. Dengan kartu itu diharapkan nanti akan ada layanan yang bisa diberikan pemerintah, baik perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, maupun pemberdayaan,” jelasnya.
Data DTSEN mencakup ragam disabilitas, mulai dari fisik, mental, intelektual hingga sensori, disertai informasi by name dan by address. Gus Ipul mengajak seluruh organisasi penyandang disabilitas untuk aktif memverifikasi data tersebut.
“Jika ada keliru, data ini bisa dikoreksi. Tahun ini sudah 1 juta lebih terdata, dan target kami tahun depan lebih besar lagi sehingga penyandang disabilitas memiliki identitas yang jelas,” terangnya.
Identitas tersebut nantinya akan dipakai dalam berbagai layanan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan kesehatan, iuran BPJS Kesehatan, serta bantuan permakanan.
“Negara ingin memastikan bahwa setiap bantuan sosial menjadi jembatan menuju pemberdayaan,” tegas Gus Ipul.
Penguatan Kebijakan Inklusif dan Harapan Peningkatan Kesejahteraan
Mensos menegaskan keinginannya agar penyandang disabilitas memperoleh hak, penghormatan, dan akomodasi layak dalam kebijakan publik serta fasilitas umum. Ia optimistis target tersebut tercapai berkat arahan Presiden Prabowo dan dukungan politik dari Partai Gerindra.
Ke depan, ia menargetkan agar penyandang disabilitas dapat graduasi dari desil 1 DTSEN menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
“Saya mau apresiasi Pak Hashim beserta Partai Gerindra yang terus berjuang agar penyandang disabilitas mendapat perlindungan, jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan,” katanya.
Setelah memberikan sambutan, Mensos secara resmi membuka peringatan HDI 2025 Partai Gerindra.
Gerindra Tegaskan Konsistensi Perjuangan Inklusivitas
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Penasihat Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa perjuangan membela hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi komitmen panjang partainya.
Ia mengingatkan bahwa sejak 2013 ia aktif mendorong hadirnya Undang-Undang Disabilitas yang menggantikan UU Penyandang Cacat.
“Gerindra dari dulu dan sekarang makin bertekad meningkatkan derajat, kesejahteraan, dan mutu kehidupan kawan-kawan kita dari disabilitas,” ujarnya.
Hashim juga mengungkapkan sisi personal perjuangannya setelah cucunya lahir pada 2017 dengan kondisi Down syndrome.
“Saya kira Tuhan mengajak saya dalam perjuangan saudara-saudara,” tuturnya.
Hashim menilai DTSEN sebagai bagian penting dari ekosistem inklusif karena memungkinkan identifikasi tepat penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan pemerintah. Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah merancang alokasi hunian khusus bagi penyandang disabilitas melalui kementerian terkait.
Dengan penguatan data dan dukungan kebijakan lintas sektor, pemerintah berharap agenda peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sejalan dengan visi inklusivitas nasional.
Mutiara NA