Ara Kantongi Izin Pemprov Jabar, Rusun Subsidi di Meikarta Siap Dikembangkan
Kesepakatan tersebut tercapai setelah Ara melakukan lobi dan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Kamis (22/1/2026). Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memanfaatkan lahan di kawasan Meikarta untuk kepentingan masyarakat menengah ke bawah.
Ara menegaskan, pengembangan rusun subsidi ini dilakukan secara hati-hati dengan memastikan aspek legalitas lahan. Kementerian PKP, kata dia, telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan lahan yang akan dieksekusi berstatus clean and clear atau bebas dari sengketa hukum.
“Kami ingin persoalan Meikarta diselesaikan dengan solusi yang berpihak kepada masyarakat. Setelah dipastikan clean and clear, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi hunian vertikal yang bermanfaat bagi rakyat,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai konsep hunian yang ditawarkan tidak sekadar rusun subsidi pada umumnya. Ia mendorong agar hunian vertikal di Meikarta memiliki standar apartemen dengan fasilitas memadai, namun tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Ini bukan sekadar rusun, tapi apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Konsep seperti ini akan kami dorong menjadi model percontohan di Bandung dan Bandung Raya sebagai solusi atas keterbatasan lahan,” kata Dedi.
Dari sisi pengembang, Meikarta juga menyatakan komitmennya mendukung program tersebut. Pengembang dilaporkan telah menyiapkan dua lokasi lahan dengan total luas mencapai 20 hektare.
Dengan luas lahan tersebut, kawasan Meikarta diproyeksikan mampu menampung sekitar 100.000 unit rumah susun. Jika tidak ada kendala, pembangunan fisik ditargetkan mulai berjalan pada April 2026.
Firman