Kasatgas Tito Karnavian Resmikan Huntara Kayu Pasak di Agam, Dorong Percepatan Pengurangan Pengungsi
Tito mengapresiasi langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung oleh TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Menurutnya, keberadaan huntara menjadi solusi penting untuk mengurangi jumlah warga yang masih tinggal di tenda pengungsian.
“Karena huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang [rumahnya] rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito dalam konferensi pers usai peresmian.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan stimulan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara rumah rusak berat atau hilang akan dibangunkan hunian tetap (huntap). Selama menunggu pembangunan huntap, warga dapat menempati huntara atau memilih tinggal bersama keluarga maupun menyewa rumah dengan dukungan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB.
Tito juga menyampaikan bahwa pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia mendorong agar bantuan segera dicairkan setelah proses validasi rampung guna mempercepat pemulihan dan mengurangi jumlah pengungsi.
“Jadi kalau sudah validasi segera dibayarkan [bantuan dananya], supaya [warga di] pengungsian jauh berkurang. Kuncinya adalah data,” tegasnya.
Selain bantuan perumahan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk-pauk atau jaminan hidup sebesar Rp15 ribu per orang per hari. Penentuan penerima bantuan tersebut diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.
“Ada yang mungkin rumahnya rusak ringan, tetapi sawahnya habis. Maka ini diberikan uang stimulan Rp5 juta, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian,” jelas Tito.
Untuk pemulihan ekonomi jangka menengah, pemerintah menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian di tiga provinsi terdampak. Selain itu, masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) guna memperoleh bantuan sosial secara reguler sesuai kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah. Ia meminta agar bupati dan wali kota mengirimkan data secara bertahap tanpa menunggu pendataan selesai sepenuhnya, untuk diteruskan kepada gubernur, Kementerian Sosial, dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
“Nanti [data tersebut] akan kita sampaikan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial akan segera mengeksekusi anggaran untuk perabotan,” ujarnya.
Tito menegaskan akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan sebagai bentuk dorongan akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat. “Karena ini butuh kecepatan, Pak Menteri Sosial juga menunggu data dari kita,” tandasnya.
Peresmian huntara di Kabupaten Agam turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.
Shap Rinal