Malaysia Minta Bantuan Pangan, Indonesia Pertimbangkan Ekspor Beras
Hal itu disampaikan Prasetyo usai mengikuti Retret Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, sebagaimana dikutip pada Rabu (7/1/2026).
Prasetyo menjelaskan, hingga saat ini pemerintah belum merinci volume beras yang diminta oleh Malaysia. Selain itu, pemerintah juga belum memastikan secara tegas kemampuan Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut, mengingat prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
“Kalau kemudian itu ada negara lain atau sahabat-sahabat kita yang membutuhkan bantuan, ya kalau memang kita sanggup, tentu akan kita berikan bantuan. Contohnya dari Malaysia,” ujar Prasetyo seusai retret kabinet.
Ia menegaskan, keputusan untuk menyalurkan bantuan atau melakukan ekspor beras akan sangat bergantung pada kondisi stok nasional. Pemerintah, kata dia, hanya akan mempertimbangkan pemenuhan permintaan luar negeri apabila pasokan dalam negeri dinilai mencukupi dan aman.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga mengonfirmasi adanya permintaan beras dari Pemerintah Malaysia. Hal tersebut terungkap dalam keterangan resmi terkait pertemuan Mentan Amran dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Mohammad Bin Sabu, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Menanggapi permintaan tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tetap memprioritaskan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan dan keamanan stok beras dalam negeri harus terjaga sebelum pemerintah mempertimbangkan dukungan kepada negara lain.
“Ada permintaan beras dari Malaysia kepada kita. Namun untuk sementara, kita harus menjaga ketersediaan dan keamanan stok dalam negeri terlebih dahulu. Ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama. Setelah itu tercapai, baru kita dapat mempertimbangkan dukungan lebih lanjut kepada negara sahabat,” kata Amran.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus membuka peluang kerja sama regional, sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
Shinta
