Menteri PKP Terima Kunjungan Gubernur Bengkulu dan Gubernur Maluku Utara, Bahas Percepatan Program Perumahan Rakyat
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Eselon I Kementerian PKP, Ketua Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, serta Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut akan dilakukan kunjungan kerja dalam waktu dekat ke Provinsi Bengkulu dan Maluku Utara guna meninjau langsung pelaksanaan program perumahan di daerah. Agenda pembahasan difokuskan pada percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP/rumah subsidi), Kredit Program Perumahan, serta penguatan pembiayaan mikro perumahan melalui kolaborasi SMF dan PNM sebagai upaya melawan praktik rentenir.
Menteri PKP mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 kuota BSPS direncanakan meningkat signifikan hingga 400 ribu unit dari sebelumnya sekitar 45 ribu unit. Pemerintah juga menargetkan intervensi di 100 kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, dengan alokasi awal minimal 100 unit BSPS per daerah.
Selain itu, Kementerian PKP mendorong pembangunan kawasan hunian strategis yang terintegrasi dengan fasilitas publik, seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, kawasan industri, serta pusat aktivitas masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi warga.
“Kami ingin perumahan rakyat itu mudah, cepat, dan murah, sekaligus terintegrasi dengan fasilitas publik dan sumber penghidupan masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pelaksanaan BSPS secara transparan melalui mekanisme Pemilihan Toko Terbuka yang akan disosialisasikan di Provinsi Maluku Utara sebagai proyek percontohan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menjalankan program bedah rumah dengan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta melibatkan toko bangunan lokal. Skema tersebut dinilai efektif dalam menekan biaya pembangunan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyediaan perumahan rakyat yang layak, terjangkau, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
@Iyus