Mendagri Pastikan Inflasi Januari 2026 Terkendali, Deflasi Bulanan Jadi Sinyal Positif

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos  ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa laju inflasi nasional pada Januari 2026 masih berada dalam kondisi terkendali dan tidak perlu disikapi secara berlebihan. Ia meminta publik dan pemerintah daerah melihat data inflasi secara utuh dan komprehensif.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara tahunan (year on year) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Angka tersebut memang sedikit berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Meski demikian, Mendagri menilai data tersebut tidak mencerminkan lonjakan harga barang dan jasa secara riil di masyarakat.

“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, inflasi tahunan Januari 2026 terutama dipengaruhi oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang menyumbang inflasi sebesar 1,72 persen. Dari kelompok tersebut, tarif listrik menjadi kontributor terbesar dengan andil 1,49 persen.

Menurut Tito, kenaikan tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan kebijakan subsidi listrik antara Januari 2025 dan Januari 2026. Pada Januari tahun lalu, pemerintah masih memberikan subsidi listrik sebesar 50 persen, sedangkan pada Januari 2026 tarif kembali normal.

“Seolah-olah terjadi kenaikan harga listrik, padahal secara riil tidak ada kenaikan,” jelasnya.

Untuk melihat kondisi ekonomi yang lebih aktual, Mendagri menekankan pentingnya memperhatikan inflasi bulanan (month to month). Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 justru mencatatkan deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Penurunan harga terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat deflasi sebesar 0,30 persen.

“Ini kabar baik. Artinya, harga-harga yang sempat naik karena dorongan konsumsi Natal dan Tahun Baru kembali turun pada Januari,” kata Tito.

Kendati inflasi nasional dinilai relatif stabil, Mendagri mengingatkan sejumlah pemerintah daerah dengan tingkat inflasi tinggi agar segera mengambil langkah pengendalian. Ia meminta daerah mewaspadai pergerakan harga komoditas strategis seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras yang di beberapa wilayah masih menunjukkan tren kenaikan.

Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan daerah, khususnya bagi wilayah rawan bencana dan gangguan distribusi. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami lonjakan harga akibat terputusnya infrastruktur logistik.

“Daerah-daerah yang rawan harus memiliki ketahanan logistik, baik dengan produksi sendiri maupun ketersediaan stok. Idealnya, minimal untuk kebutuhan tiga bulan,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran, serta Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota secara langsung maupun virtual.

@Iyus