Menko Polkam Tegaskan Negara Tak Akan Mundur Jaga Keamanan Penerbangan dan Layanan Publik di Papua

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan penerbangan perintis dan layanan publik di Papua pasca insiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu. Insiden tersebut berdampak pada penutupan sementara 11 bandara di Papua serta terganggunya sejumlah layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan, yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap objek vital dan keselamatan masyarakat.

Merespons perkembangan tersebut, Menko Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Purwito Hadi Wardhono, menegaskan bahwa negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bertema “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

“Negara tidak akan mundur selangkah pun dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat. Setiap ancaman terhadap keamanan udara nasional dan fasilitas umum akan ditangani secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Purwito.

Evaluasi dan Penguatan Pengamanan

Pemerintah, lanjutnya, telah mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua. Penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi penguatan pengamanan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menko Polkam menegaskan bahwa segala bentuk gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas layanan publik, merupakan ancaman terhadap keselamatan rakyat dan tidak akan ditoleransi. Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan, serta bersama-sama memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua.

Pembukaan Bertahap Bandara

Rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), serta pemerintah daerah tersebut menghasilkan keputusan untuk membuka kembali Bandara Koroway Batu, Bandara Beoga, dan Bandara Iwur secara bertahap setelah aspek pengamanan dinyatakan memadai.

Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga, distribusi logistik berjalan lancar, serta pelayanan publik kepada masyarakat Papua tidak terputus.

Sebagai penutup, Purwito menegaskan bahwa negara hadir dan bekerja untuk memastikan Papua tetap aman dan kondusif. Stabilitas keamanan di Papua, tegasnya, menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syafira