Menteri PKP dan BRI Perkuat Sinergi Pembiayaan Rumah Subsidi untuk MBR

Table of Contents


Jakarta, Monitor Pos  ~ Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam pertemuan itu, Menteri Maruarar—yang akrab disapa Ara—menyampaikan apresiasi kepada BRI atas peningkatan signifikan kontribusinya dalam penyaluran kredit rumah subsidi selama dua tahun terakhir. Ia menyebut BRI sebagai salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendorong kepemilikan rumah layak bagi kelompok masyarakat kecil.

“Pertama, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada BRI. Kontribusinya terhadap rumah subsidi naik sekitar 100 persen. Pada 2024 sekitar 16.000 unit rumah dibiayai oleh BRI, dan pada 2025 meningkat menjadi 32.000 unit. Ini kenaikan terbesar,” ujar Ara.

Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan komitmen nyata BRI dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk petani, nelayan, buruh, asisten rumah tangga, sopir, hingga pengemudi ojek. Ara menegaskan bahwa rumah subsidi merupakan instrumen penting negara dalam menjaga kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Selain kepada BRI, Menteri Ara juga memberikan apresiasi kepada Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, atas capaian pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai mencetak rekor baru.

“Dalam sejarah program rumah subsidi FLPP, capaian tertinggi sebelumnya terjadi pada 2023 dengan 229.000 unit. Namun pada 2025, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jumlahnya meningkat menjadi 279.000 unit. Ada kenaikan sekitar 50.000 unit hanya dalam satu tahun,” kata Ara.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP oleh BRI mencapai 60.000 unit rumah subsidi. Ara menilai target tersebut realistis dan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi masih kuat. “Ini membuktikan bahwa anggapan daya beli masyarakat menurun tidak sepenuhnya benar. Peminat rumah subsidi justru terus meningkat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian PKP bersama BRI dan sejumlah lembaga pembiayaan lainnya akan menggelar pertemuan lanjutan guna memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah berencana mengintegrasikan berbagai program perumahan dan pembiayaan agar dampaknya lebih masif.

“Senin depan kami akan bertemu kembali bersama PNM Mekar, SMF, PNM CAR, dan Tapera untuk menggabungkan beberapa kegiatan besar secara terpadu, seperti KUR Perumahan dan BSPS, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi sebagai bagian dari peran BRI sebagai bank yang fokus melayani masyarakat kecil.

“BRI sangat mendukung penyaluran pembiayaan rumah bersubsidi. Sebagai Bank Rakyat Indonesia, kami berkomitmen untuk hadir bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik melalui program KUR maupun pembiayaan perumahan subsidi,” ujar Hery.

Kolaborasi antara Kementerian PKP, BRI, dan lembaga pembiayaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia, sekaligus mendukung agenda pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

@Iyus