Menteri PKP Tegaskan BSPS Instrumen Strategis Pengentasan Kemiskinan, Papua Jadi Prioritas
Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas sebanyak 400.000 unit rumah melalui program BSPS di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk keberpihakan nyata negara terhadap rakyat kecil.
“Pada tahun ini, pemerintah menargetkan program BSPS sebanyak 400 ribu unit rumah. Seluruh kabupaten dan kota pasti mendapatkan BSPS. Tidak perlu lobi dan tidak perlu bayar. Ini perubahan yang besar dan harus dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas Menteri Ara.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyaluran BSPS diprioritaskan bagi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, sebagai wujud keadilan sosial dan pemerataan pembangunan nasional. Penetapan daerah prioritas tersebut dilakukan berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Berdasarkan data BPS, dari 20 kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia, 19 di antaranya berada di wilayah Papua. Data ini menjadi dasar kebijakan kami dalam menentukan prioritas penyaluran BSPS agar benar-benar menyentuh daerah yang paling membutuhkan,” ujar Maruarar.
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan 20 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagai prioritas utama penerima BSPS, dengan alokasi minimal 300 unit bantuan untuk setiap daerah.
“Dua puluh daerah paling miskin ini minimal harus mendapatkan 300 bantuan BSPS. Harus ada langkah nyata, bukan langkah biasa,” katanya.
Selain program BSPS, Kementerian PKP juga menargetkan penataan kawasan kumuh di 15 lokasi pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi berada di wilayah Papua. Program penataan kawasan kumuh ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, kesehatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Menutup pernyataannya, Menteri Ara menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seluruh program perumahan dan kawasan permukiman. Ia mengingatkan agar tidak terjadi praktik korupsi dalam bentuk apa pun dan menekankan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil sangat jelas dan konsisten.
“Keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil harus diwujudkan melalui program yang tepat sasaran, bersih, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
@Iyus