Pemerintah Percepat Pemulihan Layanan Publik Pascabencana di Sumatra Utara
Dalam keterangannya usai bertemu Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, Purwadi menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memfokuskan intervensi pada aktivasi kembali layanan pemerintahan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Selain itu, Kementerian PANRB juga melakukan reformulasi dan penyesuaian standar layanan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat kembali berjalan optimal, termasuk upaya penyelamatan arsip yang terdampak bencana.
“Kunjungan kami ke Sumatra Utara hari ini untuk memastikan sudah sejauh mana penyelenggaraan pemerintah itu berjalan. Kemudian untuk melakukan penginventarisan bentuk dukungan sarana dan prasarana apa saja yang harus segera dipenuhi sehingga daerah-daerah terdampak bisa menyelenggarakan pemerintahan,” ujar Purwadi.
Dalam aspek pelayanan publik, ia menjelaskan bahwa fokus saat ini diarahkan pada rehabilitasi dan pemulihan sarana pelayanan. Langkah tersebut meliputi penyediaan fasilitas darurat, rehabilitasi sarana prioritas, pengadaan peralatan, serta pemulihan sistem pendukung seperti listrik, komunikasi, dan air bersih agar layanan dasar dapat segera diakses masyarakat.
Sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kementerian PANRB juga melakukan pengaturan kembali fungsi layanan dengan menetapkan prioritas layanan esensial, menyesuaikan standar dan prosedur operasional (SOP), serta melakukan penataan sementara pola, lokasi, dan indikator kinerja layanan agar tetap relevan dalam kondisi darurat.
Purwadi menilai kondisi pascabencana dapat menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan negara tetap hadir melayani masyarakat meskipun infrastruktur fisik terdampak.
“Saat bencana terjadi, pelayanan publik ikut berhenti karena sarana prasarana yang rusak. Proses pemulihan sarana dan prasarana fisik tentu memerlukan waktu yang lama, di sinilah digitalisasi berperan. Harapannya layanan bisa segera berjalan meski kantor terdampak bencana,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Gubernur Bobby Nasution menyatakan bahwa digitalisasi memiliki peran strategis dalam memastikan percepatan layanan pada masa tanggap darurat. Ia memastikan bahwa aktivitas pelayanan pemerintahan telah kembali aktif di seluruh kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan.
“Pelayanan digital saat ini sudah aktif di Kabupaten Asahan dan Kota Tebingtinggi. Untuk di wilayah lainnya, kami terus melakukan semua upaya termasuk menurunkan personel secara maksimal untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.
Fatimah moza