Wamendagri Pastikan Kesiapan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
Hal tersebut disampaikan Ribka kepada awak media usai meninjau langsung lokasi KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan persiapan groundbreaking Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman, Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/2/2026).
“Kami terus mendorong di tingkat pusat agar pembangunan ini dapat segera dimulai. Kemungkinan besar tahun ini sudah bisa mulai pembangunan. Dari seluruh daerah otonomi baru, Papua Pegunungan menjadi yang paling siap. Puji Tuhan, Pak Gubernur, Pak Sekda, dan seluruh jajaran sudah memenuhi seluruh kriteria, termasuk DED yang sudah selesai,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setelah penyelesaian DED, proses akan berlanjut ke tahap lelang hingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Ribka menegaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, seluruh kantor pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada 2027.
“Nanti akan ada pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Biasanya pemerintah pusat membangun fisik gedung, sementara pengisian perabot dan perlengkapan di dalamnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Termasuk kantor-kantor lainnya, pengisian interiornya akan dilakukan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain meninjau kesiapan pembangunan KIPP, kunjungan kerja Wamendagri Ribka Haluk juga terkait dengan rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman. Ia menyebutkan bahwa usulan pembangunan aula tersebut disampaikan oleh pihak sekolah saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
“Nantinya nama aula tetap menggunakan Aula STA Tom Bozeman Wamena. Pada saat itu, secara spontan Menteri Perumahan menyampaikan usulan penamaan Aula Prabowo. Namun, karena menyangkut nama Presiden, tentu harus melalui mekanisme perizinan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Wasuok D. Siep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Red
