Wamendagri: Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 terkait Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendorong Daya Saing yang Berkelanjutan dan Inklusif di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus mengoptimalkan bonus demografi. Ia optimistis, meskipun masih banyak daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, penguatan ekosistem inovasi dapat membuka ruang-ruang pertumbuhan baru dan mempercepat kemajuan daerah.
“Tugas kita sekalian adalah membangun ekosistem inovasi. Kepala daerah berganti, bupati pensiun, gubernur selesai, tapi inovasi sudah menjadi bagian dari kelembagaan atau terbangunnya ekosistem inovasi. Bicara ekosistem inovasi di situ ada riset, di situ ada regulasi, di situ ada pelembagaan, di situ ada aktor-aktor dan di situ ada pendanaan,” ujar Bima.
Ia menyayangkan praktik inovasi yang hanya berorientasi pada penghargaan tanpa memperhatikan kesinambungan program. Untuk itu, Bima mendorong pemerintah daerah (Pemda) melampaui pola kolaborasi konvensional dan beralih pada pendekatan co-creation, yakni pelibatan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Sebagai langkah konkret, Bima mengusulkan pembentukan “Rumah Inovasi Daerah” sebagai wadah kolaboratif antara perguruan tinggi, komunitas, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta dinas terkait untuk merumuskan solusi nyata bagi masyarakat.
“Inovasi bukan gimmick. Inovasi adalah fokus pada solusi. Inovasi harus ada nilai tambah. Inovasi harus terintegrasi pada sistem, bukan tempelan saja. Inovasi memberikan manfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong sejumlah terobosan strategis, antara lain pengembangan skema blended finance untuk mendanai riset daerah, penerapan jalur fast track dalam adopsi teknologi, serta menjadikan inovasi sebagai indikator kinerja utama Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bima juga berharap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama BRIDA dapat berperan sebagai driving force dalam memperkuat ekosistem riset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, inovasi yang melembaga harus menjadi mesin pertumbuhan yang terus menyala, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar menjadikan berbagai indeks, termasuk IDSD, sebagai stimulan kebijakan yang konkret dan berdampak, bukan sekadar beban administratif.
“Indeks harus menjadi pemicu perubahan kebijakan yang nyata. Jika inovasi sudah menjadi bagian dari sistem, maka daya saing daerah akan tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif,” pungkasnya.
Syafira