Wamendagri: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Strategi Penggerak Ekonomi Lokal
Menurut Bima, melalui integrasi rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan setempat, program MBG berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam skala besar seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat.
“Saat ini jumlah penerima manfaat sudah mencapai 60 juta jiwa, dan ditargetkan tuntas sekitar 80 juta jiwa pada akhir tahun. Jika seluruh ekosistem dapur terbangun untuk melayani sekitar 82 juta penerima, potensi penyerapan tenaga kerja formal bisa mencapai 5 juta orang,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan suplai bahan baku pangan di sekitar lokasi dapur produksi. Langkah tersebut penting agar dampak ekonomi dari program MBG dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah.
“Ini kan kemudian perputaran uang yang tadinya tersentralisasi di Jakarta, di pusat, ini di-drop di daerah semuanya. Dan ini menghidupkan ekosistem tadi, menghidupkan pengusaha telur, sayur-sayuran, ikan. Jadi sekali lagi, bukan hanya kesehatan,” kata Bima saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Bima memaparkan, dana yang bersumber dari anggaran pusat kini dialirkan langsung ke daerah melalui pembangunan dapur-dapur produksi MBG. Hal ini sekaligus menjawab berbagai kritik terkait besarnya anggaran program, karena MBG berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan, khususnya di lapisan masyarakat bawah.
“Banyak penerima manfaatnya sudah naik, dapurnya banyak, tapi suplainya tidak ada. Ambil telur, ayam, masih dari luar, masih jauh. Makanya kita pastikan, kita cek terus bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Kita tukar data, mana supplier yang sudah ada di lokasi, mana yang masih mengambil dari luar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bima menginstruksikan pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga wajib menjadi penyedia utama bahan baku pangan bagi dapur MBG. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari wilayah sekitar, rantai distribusi menjadi lebih pendek dan efisien, sehingga diharapkan dapat menekan laju inflasi daerah.
Selain aspek ekonomi, Bima juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap standar higienitas dan pengelolaan limbah dapur. Ia mengimbau Dinas Kesehatan di setiap daerah untuk melakukan monitoring secara ketat guna mencapai target zero accident dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Peresmian dapur SPPG ini turut dihadiri Ketua Satuan Tugas MBG Gotong Royong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Firsal Dida Mutyara, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donald Simanjuntak, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Moza