Wamendagri Tegaskan Keberpihakan Pemerintah pada Desa, Program Strategis Nasional Langsung Menyasar Masyarakat
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat Sosialisasi Pengawasan Pemerintah dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, berbagai kebijakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga desa.
“Komitmen pemerintah pusat, lintas kementerian, yang programnya langsung menukik kepada desa-desa,” ujar Bima Arya.
Ia menyebut sejumlah program prioritas seperti Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Kampung Nelayan sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat desa. Menurutnya, integrasi antarsektor menjadi kunci agar program-program tersebut saling menguatkan.
Bima menjelaskan, apabila ekosistem MBG dapat terbangun secara optimal dengan melibatkan Kopdeskel, termasuk Kampung Nelayan dalam aspek suplai dan produksi, maka dampaknya akan signifikan terhadap penguatan ekonomi desa. Perputaran ekonomi, kata dia, akan terjadi secara langsung di tingkat lokal sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang selalu menjadi atensi Bapak Presiden, diingatkan kepada Pak Mendagri adalah bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat, uang rakyat memberikan manfaat, uang rakyat enggak boleh mampir ke kantong pejabat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional. Menurut Bima, daerah perlu mengikuti ritme kerja cepat dan terukur yang menjadi karakter kepemimpinan Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai mampu mengikuti ritme tersebut, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan pengawasan dana desa.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Jember. Turut hadir dalam agenda tersebut Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, para anggota Komisi II DPR RI, Bupati Jember Muhammad Fawait, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jember.
Melalui penguatan pengawasan dan sinergi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
S Aminah Firdaus