Halalbihalal Presidium Pemuda Timur Jadi Forum Konsolidasi Gagasan Pembangunan Indonesia Timur
Dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai wilayah Indonesia Timur, kegiatan tersebut melampaui sekadar seremoni. Diskusi yang berlangsung menghadirkan refleksi mendalam terkait ketimpangan pembangunan di kawasan yang dikenal kaya sumber daya, namun belum sepenuhnya sejahtera.
Hadir sebagai pembicara utama, Haidar Alwi, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menyampaikan pandangannya dengan pendekatan berbasis pengalaman empiris dan analisis struktural. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama, menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dan generasi sebagai fondasi membangun kekuatan baru Indonesia.
Menurut Haidar Alwi, persatuan tidak cukup diwujudkan dalam simbol atau retorika semata, melainkan harus tercermin dalam sistem ekonomi yang memberikan akses nyata kepada rakyat terhadap sumber daya.
“Persatuan tidak cukup kita ucapkan dalam forum seperti ini. Persatuan harus dibuktikan dalam cara kita membangun sistem yang adil,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia Timur bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan akibat belum terbangunnya sistem pengelolaan yang adil dan terintegrasi. Hal tersebut, lanjutnya, terlihat jelas saat dirinya mengunjungi Ambon, yang menjadi contoh nyata paradoks wilayah kaya namun belum sejahtera.
Sebagai ibu kota Provinsi Maluku, Ambon dengan populasi sekitar 350 ribu jiwa dinilai belum mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi laut lebih dari 90 persen menjadikan konektivitas sebagai kendala utama. Dampaknya, biaya logistik tinggi dan harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan wilayah Pulau Jawa.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Maluku yang masih berada pada kisaran 16–17 persen mencerminkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan. Keterbatasan infrastruktur dan pasokan energi yang belum stabil turut menghambat perkembangan sektor ekonomi produktif.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai resource curse, yakni paradoks ketika daerah kaya sumber daya alam justru tertinggal secara kesejahteraan akibat lemahnya tata kelola dan distribusi manfaat.
“Indonesia Timur tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan keberanian untuk memperbaiki cara kita mengelola kekayaan yang sudah kita miliki,” tegas Haidar Alwi.
Ia juga menyoroti potensi besar kawasan Indonesia Timur, mulai dari cadangan emas di Pulau Buru, potensi gas di Blok Masela, hingga kekayaan perikanan dan nikel di Maluku dan Maluku Utara. Namun, rendahnya hilirisasi menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak mengalir ke luar daerah.
Menjawab tantangan tersebut, Haidar Alwi menawarkan konsep Model Ekonomi Terintegrasi Rakyat, yaitu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat dari seluruh rantai ekonomi. Model ini mencakup penguatan koperasi berbasis tambang rakyat, pembangunan energi mandiri melalui sistem microgrid, serta digitalisasi ekonomi untuk memastikan transparansi dan efisiensi.
“Kalau kita ingin Indonesia Timur bangkit secara nyata, maka kita harus membangun sistem yang utuh dari hulu sampai hilir. Rakyat tidak boleh hanya menjadi pekerja, tetapi harus menjadi pemilik,” jelasnya.
Konsep tersebut dinilai tidak hanya sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai arah baru pembangunan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan rakyat.
Menutup pemaparannya, Haidar Alwi menegaskan bahwa Indonesia Timur memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, selama terdapat keberanian untuk melakukan perubahan sistemik.
“Ketika sistem itu kita bangun dengan benar, maka Indonesia Timur tidak hanya akan bangkit, tetapi akan memimpin masa depan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Chikita