Pemerintah Percepat Pembenahan Tata Kelola Layanan Kesehatan di Papua
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyampaikan penegasan tersebut usai mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, Jumat (27/3/2026).
Ribka menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan sebelumnya bersama berbagai pemangku kepentingan.
“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah permasalahan strategis menjadi perhatian dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, antara lain terkait status sertifikat tanah rumah sakit, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan manajemen rumah sakit secara menyeluruh.
“Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” tegas Ribka.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Papua, yakni RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari.
Menurut Ribka, setiap rumah sakit diminta mengirimkan perwakilan yang terdiri dari unsur pimpinan dan bagian tata kelola, guna mengikuti program pendampingan tersebut. RSUP dr. Sardjito merekomendasikan minimal sembilan peserta dari masing-masing rumah sakit, mencakup direktur hingga bagian umum dan staf teknis terkait.
“Ini merupakan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nantinya mereka akan mengikuti Bimtek di sana dan melihat langsung best practice pengelolaan rumah sakit,” jelasnya.
Ia menilai, pelaksanaan Bimtek secara daring saat ini perlu dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka agar lebih efektif. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung minimal dua hari di Yogyakarta untuk memperkuat pemahaman teknis peserta.
Terkait dukungan pelaksanaan, Ribka menambahkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri akan memfasilitasi kebutuhan akomodasi dan transportasi peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk penyediaan penginapan serta transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.
“Sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” katanya.
Ribka berharap, program pendampingan ini dapat segera direalisasikan guna mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan di Papua. Ia juga menegaskan bahwa dukungan penuh diberikan oleh pemerintah pusat.
“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan langsung memantau. Saya akan terus membimbing hingga rumah sakit benar-benar berjalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan,” tutupnya.
Robertus