Pemerintah Serahkan 120 Unit Huntap Tahap Pertama untuk Korban Bencana di Tapanuli Selatan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan pascabencana di Pulau Sumatera.
“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ujar Tito dalam acara penyerahan kunci tahap pertama 120 unit huntap di Tapsel, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama. Tahap awal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakan yang dialami.
Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik sebelum masuk ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pihak nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.
Kelengkapan data tersebut turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian.
Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.
“Itu juga karena data dari Pak Bupati yang diserahkan dengan cepat,” jelas Tito.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak bencana. Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan dan kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat.
Hal ini dinilai krusial mengingat dampak bencana mencakup 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS melakukan verifikasi lapangan, maka BNPB bisa bergerak, Menteri PKP juga segera bergerak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam pembangunan hunian tetap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yaitu huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta skema relokasi mandiri bagi warga terdampak.
Fatimah moza