Pemerintah Siapkan 19.668 Unit BSPS untuk Sumatera Utara Tahun 2026

Table of Contents


Toba,Monitor pos  - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pada tahun 2026, sebanyak 19.668 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dialokasikan untuk wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).

Alokasi tersebut mencakup berbagai wilayah strategis, yakni 8.825 unit untuk kawasan perdesaan, 5.525 unit di wilayah pesisir yang memiliki peran penting dalam perekonomian, serta 5.285 unit di kawasan perkotaan yang terus berkembang.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Setiap anggaran negara yang digunakan dalam program itu harus dimanfaatkan secara benar dan sesuai peruntukannya,” ujar Menteri Maruarar saat melakukan peninjauan langsung di Kabupaten Toba, Selasa (24/03/2026).

Di Kabupaten Toba, pemerintah mengusulkan sebanyak 46 unit rumah sebagai calon penerima BSPS. Rinciannya meliputi 20 unit di Kecamatan Balige, 14 unit di Kecamatan Porsea, dan 12 unit di Kecamatan Bonatua Lunasi. Peninjauan langsung yang dilakukan Menteri menjadi bagian dari langkah konkret untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Verifikasi lapangan menjadi instrumen penting dalam menjaga ketepatan sasaran program. Menteri Maruarar menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan secara riil.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif dalam pengawasan program. Pemerintah membuka ruang partisipasi publik dengan mendorong pelaporan apabila ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk pungutan liar, disertai bukti yang jelas seperti foto maupun video.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri PKP tidak hanya melakukan peninjauan fisik terhadap kondisi rumah warga, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memahami permasalahan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program serta memastikan dampak positif yang nyata bagi penerima manfaat.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Kementerian PKP juga menyosialisasikan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko. Inovasi ini bertujuan untuk menjaga integritas pelaksanaan program sekaligus memastikan kualitas bahan bangunan yang digunakan.

Program BSPS di Sumatera Utara dijadwalkan mulai bergulir pada minggu kedua April 2026. Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Secara nasional, program BSPS menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mampu mempercepat penanganan RTLH sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Fatimah moza