Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Reformasi Aparat Penegak Hukum, Komitmen Perkuat Kepercayaan Publik
Dalam dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Presiden menegaskan bahwa reformasi tidak hanya menyasar satu institusi tertentu, melainkan seluruh perangkat negara yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Presiden.
Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berwibawa merupakan prasyarat utama bagi terciptanya negara yang kuat dan berhasil. Ia menekankan bahwa supremasi hukum atau rule of law menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan.
“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.
Presiden juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan segelintir oknum dapat berdampak luas terhadap citra institusi secara keseluruhan.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya.
Dalam proses pembenahan, Presiden menyatakan akan memberikan ruang bagi setiap institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun demikian, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila tidak ada perubahan yang signifikan.
“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, terutama terhadap praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat, seperti aktivitas pertambangan ilegal. Ia mempertanyakan lemahnya deteksi dini di tingkat wilayah.
“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.
Presiden menegaskan bahwa langkah penindakan terhadap aparat yang terbukti melanggar hukum telah dan akan terus dilakukan secara konsisten. Ia menyebut sejumlah perwira tinggi telah dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian dan proses hukum.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap reformasi aparat penegak hukum dapat berjalan efektif, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tegaknya hukum secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ali Amran,C.ILJ.