Wamenaker Dorong Sinergi Ketenagakerjaan dan Penegakan Hukum Kejati di Sumatera Utara
Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar pelaksanaan kerja sosial tidak hanya menjadi bagian dari proses hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial yang lebih luas melalui program pelatihan kerja.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting terkait ketenagakerjaan dan penegakan hukum, termasuk peluang membangun kerja sama yang lebih konkret. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan pendekatan yang tidak berhenti pada aspek sanksi, tetapi juga membuka ruang pembinaan yang memberikan keterampilan serta nilai tambah bagi para pelaku tindak pidana.
Menurut Afriansyah Noor, sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan perlu terus diperkuat agar kebijakan yang bersentuhan dengan aspek hukum juga mampu menghadirkan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat.
“Pelaksanaan kerja sosial tentu harus memiliki wadah yang konkret seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan yang berada di bawah Kemnaker. Karena itu, perlu dibuka kerja sama mengenai bagaimana pelaku tindak pidana menjalankan hukumannya sekaligus mendapatkan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga pada akhirnya juga memberi manfaat di tengah masyarakat,” ujar Afriansyah.
Ia menegaskan, pendekatan tersebut penting agar proses penegakan hukum tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga mendorong pembinaan yang memberikan bekal keterampilan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjalani proses hukum, tetapi juga oleh masyarakat melalui terciptanya lingkungan sosial yang lebih produktif.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai pertemuan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga.
“Ke depan, sinergi antara Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara diharapkan semakin kuat dan mampu melahirkan kerja sama yang lebih konkret, sehingga pelaksanaan kerja sosial dapat menjadi bagian dari pembinaan yang memberi keterampilan, memperkuat kebermanfaatan, dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat,” kata Harli.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap pendekatan pembinaan berbasis pelatihan kerja dapat menjadi bagian dari solusi dalam proses penegakan hukum, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat.
Fatimah moza