BGN Nilai Digitalisasi Perizinan Makassar Dorong Percepatan Standarisasi Layanan Gizi
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis (2/4), guna meninjau kesiapan infrastruktur penunjang peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Menurut Khairul, transformasi digital dalam sistem perizinan yang dijalankan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang transparan, efisien, dan akuntabel, khususnya bagi sektor layanan kesehatan dan penyedia pangan.
Inovasi daerah seperti aplikasi SOLATA’ BOSS serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan melalui chatbot dinilai mampu menyederhanakan proses perizinan mandiri di luar sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami melihat Makassar telah menunjukkan praktik baik dalam menghadirkan sistem perizinan yang transparan dan bebas hambatan. Kepastian hukum ini sangat penting agar para pelaku usaha dapat berfokus pada peningkatan kualitas layanan gizi tanpa terganggu proses administratif yang kompleks,” ujar Khairul.
Ia menambahkan, kemudahan dalam memperoleh izin operasional, khususnya bagi tenaga kesehatan dan laboratorium gizi, akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan akurasi pemantauan status gizi masyarakat.
Lebih lanjut, Khairul menilai digitalisasi perizinan yang terintegrasi di Makassar berpotensi menjadi rujukan nasional. Sistem yang cepat dan bersih diyakini mampu mempercepat ketersediaan fasilitas kesehatan dan laboratorium gizi yang terstandarisasi, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pangan berkualitas dapat semakin merata.
Selain itu, keberadaan fasilitas layanan terpadu seperti Makassar Government Center turut memperkuat integrasi pelayanan publik. Infrastruktur tersebut dinilai strategis dalam mendukung pertumbuhan investasi di sektor-sektor prioritas yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan peningkatan gizi nasional.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BGN optimistis implementasi program MBG dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong terciptanya sistem layanan gizi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
Siti Salma
