DPD RI Dorong Reformasi Keselamatan Transportasi Usai Insiden KRL dan KA di Bekasi

Table of Contents


Jakarta, Monitor Pos - Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, menyampaikan duka cita mendalam atas insiden kecelakaan yang melibatkan KRL CommuterLine dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4).

Menurut Azran, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak bahwa keselamatan transportasi publik merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar.

“Ini adalah duka bersama. Namun, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan berkelanjutan dalam sistem transportasi nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab operator semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara infrastruktur yang memadai, teknologi yang andal, serta kedisiplinan masyarakat sebagai pengguna transportasi.

Dalam konteks tersebut, Azran menilai arahan Prabowo Subianto terkait pembangunan flyover di titik-titik rawan perlintasan sebagai langkah strategis yang perlu segera direalisasikan guna meminimalkan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.

Lebih lanjut, ia mendorong sejumlah langkah konkret untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional. Di antaranya percepatan eliminasi perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover dan underpass, khususnya di wilayah dengan kepadatan lalu lintas tinggi dan riwayat kecelakaan.

Selain itu, Azran menekankan pentingnya modernisasi sistem pintu perlintasan dari mekanisme manual menuju sistem otomatis berbasis sensor yang terintegrasi dengan pusat kendali. Penguatan sistem peringatan visual dan audio juga dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan.

Ia juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas serta edukasi publik guna membangun disiplin masyarakat di kawasan perlintasan rel. Tak kalah penting, audit keselamatan nasional secara menyeluruh terhadap seluruh perlintasan aktif perlu dilakukan dengan melibatkan pihak independen untuk memastikan standar keamanan terpenuhi.

Di sisi lain, Azran menilai koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, dan aparat penegak hukum harus diperkuat dalam satu sistem yang terpadu.

“Solusi tidak bisa parsial. Kita butuh langkah struktural yang diiringi pembangunan budaya keselamatan. Infrastruktur seperti flyover penting, tetapi modernisasi sistem dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat segera diimplementasikan guna mencegah terulangnya insiden serupa, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem transportasi nasional.

Sundari