DPRD Lamongan Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Tekankan Perbaikan Layanan dan Mitigasi Bencana
Penyerahan rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan pada tahun berjalan.
Dalam pembahasannya, DPRD menyoroti sejumlah sektor prioritas yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius, mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah optimalisasi pelayanan publik berbasis digital. DPRD mendorong agar digitalisasi layanan tidak hanya berhenti pada pengembangan aplikasi, tetapi benar-benar diimplementasikan secara merata hingga tingkat desa dan kecamatan.
“Pelayanan publik harus semakin mudah diakses, transparan, dan terintegrasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat,” menjadi penekanan dalam forum tersebut.
Selain itu, aspek mitigasi bencana turut menjadi perhatian khusus mengingat karakteristik wilayah Lamongan yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem. DPRD merekomendasikan langkah konkret seperti perbaikan dan normalisasi saluran air untuk mengantisipasi banjir, peningkatan kesiapsiagaan personel dan logistik di titik rawan, serta perbaikan infrastruktur jalan strategis guna mendukung mobilitas masyarakat.
Di sektor lain, legislatif juga menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah pelosok, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dinilai perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lamongan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD. Ia menilai masukan legislatif merupakan bagian penting dalam memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Rekomendasi DPRD menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan perbaikan kinerja serta memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rekomendasi LKPJ ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lamongan dalam meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di tahun 2026.
S Aminah Firdaus