HIPKA Konsolidasikan Pelaku Usaha, Bangun Optimisme Investasi di Era Global Tak Menentu
Kegiatan yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, pada Kamis (9/4/2026) itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari unsur pemerintah, parlemen, hingga pelaku usaha. Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, pengusaha Sandiaga Uno, Erwin Aksa, Candra Tirta Wijaya, Ismed Saputra, Akbar Djohan, serta Anthony Budiawan.
Ketua Umum BPP HIPKA periode 2022–2027, Kamrussamad, menegaskan bahwa forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog lintas sektor untuk membangun optimisme dan memperkuat sinergi ekonomi nasional.
“Momentum ini penting untuk membangun kembali kepercayaan pelaku usaha. Kami ingin memastikan bahwa dunia usaha tetap melihat prospek positif di tengah tantangan global,” ujarnya.
Menurut Kamrussamad, kehadiran berbagai unsur strategis—mulai dari pengamat ekonomi, direksi BUMN dan BLU sektor manufaktur, hingga perwakilan Kadin Indonesia—menjadi indikator kuatnya komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia menekankan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam mendorong realisasi investasi, baik domestik maupun asing. Peningkatan investasi, lanjutnya, akan berdampak langsung pada ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Lebih lanjut, HIPKA menilai respons pemerintah dalam menghadapi tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah pada awal 2026, tergolong cepat dan terukur. Upaya menjaga stabilitas ekonomi dinilai menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Pemerintah, melalui koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus memantau kondisi pasar keuangan secara intensif.
Di sisi moneter, Bank Indonesia melakukan langkah intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal. Sementara itu, pemerintah mengantisipasi lonjakan harga minyak global melalui penyesuaian kebijakan subsidi dan kompensasi energi guna menjaga keberlanjutan fiskal.
Strategi lain yang ditempuh mencakup penguatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui skema Local Currency Transaction (LCT), serta optimalisasi peran APBN sebagai instrumen stabilisasi melalui perlindungan sosial dan dukungan bagi sektor industri terdampak.
Dalam jangka menengah, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri dan diversifikasi pasar ekspor ke negara non-tradisional sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, stabilitas ekonomi diharapkan tetap terjaga sekaligus memperkuat keyakinan pelaku usaha untuk terus berinvestasi dan mengembangkan kegiatan bisnis di Indonesia.
Firmansyah