Kemendagri Desak Pemda Bergerak, 321 Daerah Belum Lakukan Upaya Tekan Inflasi

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memberikan sorotan tegas terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi periode 20–27 April 2026, tercatat ratusan pemerintah daerah belum mengambil langkah konkret untuk menekan laju inflasi di wilayahnya.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (27/4/2026), Tomsi mengungkapkan sebanyak 321 pemerintah daerah belum melakukan satu pun dari enam langkah strategis yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Ia menilai, sebagian daerah masih bersikap pasif dan hanya mengikuti rapat tanpa diikuti aksi nyata di lapangan. “Hanya hadir dalam rapat inflasi, tetapi tidak ada tindak lanjut konkret. Ini tentu tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Adapun enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dimaksud meliputi pelaksanaan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, kerja sama antardaerah dalam menjaga pasokan, gerakan menanam komoditas pangan, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi distribusi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari hasil evaluasi tersebut, hanya 12 daerah yang dinilai telah melaksanakan seluruh langkah secara lengkap, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, hingga sejumlah kabupaten di Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

Tomsi menegaskan, upaya pengendalian inflasi menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga bahan pangan dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan responsif dalam menjaga kestabilan harga.

Ia juga menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk menyurati kepala daerah yang belum menjalankan langkah-langkah tersebut sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelaporan yang akurat dari daerah terkait upaya yang telah dilakukan.

Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, seperti Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, dan Badan Pangan Nasional. Forum ini juga diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara daring.

Melalui forum ini, pemerintah pusat berharap adanya peningkatan komitmen dan sinergi antara pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Syafira NS