Kemnaker Perkuat Link and Match Vokasi dengan Industri KEK dan PSN
Langkah strategis ini dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Forum tersebut menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan program pelatihan vokasi pemerintah selaras dengan kebutuhan riil industri di berbagai kawasan strategis.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan antara jenis pelatihan yang diberikan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri, khususnya di kawasan KEK. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperkuat pendekatan link and match agar pelatihan menjadi lebih relevan dan aplikatif.
“Pelatihan vokasi yang kami jalankan, termasuk program magang, harus semakin dekat dengan kebutuhan industri di KEK dan PSN,” ujar Yassierli.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki infrastruktur pelatihan yang cukup luas melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah. Namun, optimalisasi pemanfaatan fasilitas tersebut masih memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik tiap kawasan industri.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa sejumlah program pelatihan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari segi jenis keahlian maupun lokasi pelatihan yang belum terintegrasi dengan kawasan industri.
Menindaklanjuti hal itu, Kemnaker akan melakukan penyesuaian program secara lebih konkret dan kolaboratif. Pemerintah juga akan memfasilitasi kebutuhan pelatihan yang diusulkan masing-masing KEK, termasuk kemungkinan pelaksanaan pelatihan langsung di lingkungan industri.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. Selain itu, program pemagangan nasional melalui skema MagangHub akan diperluas ke seluruh 25 KEK di Indonesia guna memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta.
Yassierli menambahkan, pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni sekitar dua hingga tiga bulan. Hal ini dinilai mampu menjawab kebutuhan industri yang memerlukan tenaga kerja siap pakai dalam waktu cepat.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan program ini. Forum yang digelar tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi titik awal penguatan kerja sama berkelanjutan dalam penyiapan sumber daya manusia yang kompeten.
“Kami menyediakan sistem, fasilitas, dan dukungan anggaran untuk pengembangan SDM. Ini adalah langkah berkelanjutan untuk mendorong produktivitas nasional,” ujarnya.
Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berperan sebagai koordinator dalam mengawal implementasi hasil pemetaan kebutuhan pelatihan, sehingga sinergi antara pemerintah dan industri dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ali Amran,C.ILJ