Ketua DPD RI Raih KWP Award 2026, Dorong Sinergi Parlemen dan Pers untuk Demokrasi Hijau

Table of Contents


Jakarta, Monitor Pos  - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, kembali menerima penghargaan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2026. Ia dianugerahi kategori Pimpinan Parlemen Penggagas Demokrasi Hijau (Green Democracy) dalam ajang yang digelar pada 16 April 2026.

Sultan menilai penghargaan tersebut tidak hanya sebagai bentuk apresiasi personal, tetapi juga mencerminkan eratnya hubungan antara lembaga parlemen dan insan pers sebagai dua pilar penting dalam sistem demokrasi.

“Penghargaan ini menjadi sinyal positif bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang. Kolaborasi antara parlemen dan pers harus terus diperkuat,” ujar Sultan usai menerima penghargaan.

Menurutnya, peran pers, khususnya wartawan parlemen, sangat strategis dalam mengawal, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan kinerja lembaga legislatif kepada publik. Ia menyebut sinergi tersebut sebagai fondasi penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu juga menyampaikan apresiasi kepada KWP yang dinilai konsisten menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi parlemen, khususnya DPD RI.

“Rekan-rekan wartawan parlemen telah menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi kita. Mereka tidak hanya meliput, tetapi juga turut menjaga kualitas demokrasi melalui kerja jurnalistik yang profesional,” katanya.

Lebih lanjut, Sultan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik serta dukungan moral dari insan pers dalam menjalankan fungsi konstitusional DPD RI. Ia juga mendorong agar KWP tetap menjadi pelopor dalam menjaga integritas jurnalistik di tengah tantangan disrupsi informasi digital.

Dalam konteks demokrasi modern, Sultan menekankan pentingnya keseimbangan antara pengawasan parlemen dan kebebasan pers. Tanpa kehadiran pers yang profesional, menurutnya, demokrasi berpotensi kehilangan arah. Sebaliknya, tanpa fungsi pengawasan parlemen yang efektif, demokrasi dapat berjalan tanpa kontrol yang memadai.

“Pers dan parlemen harus berjalan beriringan. Keduanya saling melengkapi dalam memastikan demokrasi tetap sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Penghargaan KWP Award 2026 ini sekaligus mempertegas dorongan terhadap konsep demokrasi hijau yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan publik. Sultan berharap pendekatan tersebut dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional ke depan.

Chikita NR