Maluku Percepat Sertifikasi SLHS untuk Perkuat Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam kegiatan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta unsur terkait lainnya guna mengurai berbagai kendala teknis di lapangan.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Ranto mengungkapkan, dari total 104 SPPG yang telah beroperasi di Maluku, sebagian masih menghadapi kendala administratif dan teknis, terutama terkait SLHS dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Di Provinsi Maluku terdapat 104 SPPG yang telah operasional, dengan 53 SPPG masih berstatus suspend karena kendala SLHS dan IPAL. Namun delapan SPPG telah dicabut status suspend-nya,” ujar Ranto dalam kegiatan Koordinasi Percepatan SLHS SPPG di Maluku, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan, forum koordinasi tersebut menjadi ruang penting untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus merumuskan solusi percepatan agar seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar kelayakan operasional. Selain itu, pihaknya juga terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan penjamah makanan yang dilakukan secara daring maupun luring.
“Proses sertifikasi harus didorong oleh dinas terkait agar program Presiden dapat berjalan dengan baik di daerah. Keamanan pangan menjadi kunci agar makanan yang diberikan benar-benar bergizi dan aman,” ujar Sadali.
Ia menambahkan, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu dalam memastikan standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh SPPG.
Melalui percepatan SLHS ini, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional berharap pelaksanaan Program MBG di Maluku dapat berjalan lebih optimal, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima.
Aisyah

