Menaker Dorong Transformasi Pengawasan Internal Kemnaker Jadi Lebih Preventif dan Strategis
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker Tahun 2026 di Bogor, Rabu (15/4/2026) malam.
Menurut Yassierli, Itjen tidak boleh lagi dipandang sebagai lembaga yang hadir ketika masalah telah terjadi. Sebaliknya, Itjen harus menjadi mitra strategis yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menjaga akuntabilitas unit kerja, serta membantu menyelesaikan persoalan administratif.
“Pengawasan internal harus dipahami sebagai bagian dari solusi, bukan beban. Tujuannya agar program ketenagakerjaan berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan, perubahan pendekatan ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih lancar dan penggunaan anggaran negara semakin akuntabel. Dengan deteksi risiko yang lebih awal, potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum berdampak pada layanan publik.
Dalam arahannya, Yassierli juga menegaskan bahwa pengawasan tidak lagi sebatas memeriksa dokumen masa lalu, tetapi harus berorientasi pada pencegahan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Itjen, diminta memberikan nilai tambah nyata bagi kementerian.
“Fokusnya bukan lagi mencari kesalahan, tetapi memastikan proses kerja berjalan tertib, akuntabel, dan tidak terhambat persoalan administratif,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran untuk mengubah paradigma terhadap peran Itjen. Keberhasilan pengawasan internal, kata dia, tidak diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari minimnya kasus karena potensi masalah telah diantisipasi sejak awal.
“Peran APIP harus bergeser dari ‘Awas Ada Itjen’ menjadi ‘Untung Ada Itjen’,” katanya.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Yassierli mendorong pemanfaatan teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pengawasan. Pendekatan berbasis data dinilai mampu meningkatkan akurasi dalam mendeteksi pola risiko, memetakan potensi penyimpangan, serta mengidentifikasi hambatan program.
Selain itu, auditor Itjen juga diminta lebih proaktif dalam membantu mengurai kendala regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas di sektor ketenagakerjaan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kelancaran agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.
Kurniawan