Menaker Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama, Perkuat Layanan Ketenagakerjaan Nasional

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat posisi kunci yang bersentuhan langsung dengan pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat luas, termasuk pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.Selasa ( 7/4/2026 ) 

Acara yang berlangsung di Jakarta tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor. Dalam kesempatan itu, Menaker menegaskan pentingnya pengisian jabatan strategis secara profesional dan transparan guna mendukung peningkatan kinerja institusi.

Sebanyak 12 pejabat yang dilantik terdiri dari 11 orang hasil mekanisme seleksi terbuka dan satu orang melalui mutasi antarinstansi. Proses ini mencerminkan komitmen Kemnaker dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sambutannya, Menaker menekankan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab tinggi.

“Jabatan adalah kepercayaan sekaligus sarana untuk memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan dampak nyata, serta meninggalkan warisan kinerja bagi bangsa,” ujarnya.

Menaker mengungkapkan, Kemnaker saat ini mengelola angkatan kerja nasional yang mencapai 155,27 juta orang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah pun semakin meningkat.

Oleh karena itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan berdampak langsung. Menurutnya, kinerja pejabat di posisi strategis akan menentukan kualitas layanan di berbagai sektor, mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan keselamatan kerja.

Lebih lanjut, Menaker memaparkan tujuh tantangan utama yang dihadapi Kemnaker saat ini, yaitu penguatan keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri (link and match), penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi ketenagakerjaan, penegakan norma dan keselamatan kerja, transformasi hubungan industrial, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja, serta reformasi birokrasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi utama, antara lain membangun kembali kepercayaan publik, mentransformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, memperluas inklusivitas ketenagakerjaan, menegakkan norma secara berkeadilan, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.

Adapun 12 pejabat yang dilantik meliputi:

Irma Puspita sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

R. Nurhidajat sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja

Teguh Djatmiko sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan

Amran sebagai Kepala BBPVP Medan

Reni Rosyida Muthmainnah sebagai Kepala BBPVP Bandung

Nasrun Ilmullah sebagai Kepala BBPVP Makassar

Nuryanti sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja

Arnando Jujur Pardamean Siregar sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Muzakir sebagai Direktur Bina Kelembagaan K3

Yessie Kualasari sebagai Kepala BBK3 Jakarta

Baderi sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan

M. Heru Susanto sebagai Inspektur III

Dengan pelantikan ini, Kemnaker diharapkan semakin solid dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan nasional serta mampu memberikan layanan yang lebih optimal, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.

Ali Amran,C.ILJ