Menaker Tekankan Kesiapan SDM Hadapi Disrupsi AI dalam Dunia Kerja

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi percepatan transformasi teknologi, khususnya perkembangan Artificial Intelligence (AI), guna menjaga daya saing nasional di pasar kerja global.

Dalam keterangannya, Yassierli menyoroti bahwa tingkat adopsi AI di Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Hal ini dinilai sebagai peringatan bahwa perubahan dunia kerja berlangsung cepat dan membutuhkan respons strategis, terutama dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM).

“Kuncinya bukan hanya pada teknologinya, tetapi bagaimana kita membekali SDM agar siap. Pekerja harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang menghadapi perubahan,” ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2026–2028 di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Acara tersebut melibatkan PT Pupuk Kalimantan Timur bersama serikat pekerja perusahaan. Dalam kesempatan itu, Menaker menegaskan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak lagi terbatas pada perlindungan normatif, melainkan juga pada penguatan kompetensi pekerja agar tetap relevan di tengah disrupsi teknologi.

Ia juga mendorong peran lebih aktif dari serikat pekerja. Menurutnya, organisasi pekerja perlu bertransformasi menjadi mitra strategis dalam peningkatan kapasitas SDM, bukan sekadar hadir saat terjadi konflik hubungan industrial.

“Serikat pekerja harus ikut ambil bagian dalam menyiapkan pekerja menghadapi perubahan, termasuk perkembangan AI yang tidak terelakkan,” katanya.

Lebih lanjut, Yassierli berharap PKB yang telah disepakati tidak hanya menjadi instrumen stabilitas hubungan kerja, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, Gusrizal, menyampaikan bahwa PKB ke-VIII diharapkan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak sekaligus memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

“Kami berharap pengesahan ini memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam menjalankan hubungan kerja, sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan untuk mendukung keberlanjutan perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Ali Amran,C.ILJ.