Mendagri: Inflasi Bulanan di Daerah Terdampak Bencana Mulai Terkendali
Jakarta, Monitor Pos - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa tren inflasi bulanan (month to month) di sejumlah provinsi terdampak bencana menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan efektivitas upaya pemulihan infrastruktur sosial dan ekonomi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/4/2026), yang juga dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan untuk pengawasan obat dan makanan.
Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa indikator inflasi bulanan lebih relevan dalam membaca kondisi riil di lapangan dibandingkan inflasi tahunan (year on year) yang umumnya digunakan dalam analisis makroekonomi.
“Untuk kepentingan pengendalian, inflasi bulanan memberikan gambaran yang lebih aktual terkait dinamika harga di masyarakat,” ujarnya.
Secara nasional, angka inflasi tercatat mengalami penurunan dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi bulanan juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk normalisasi tarif listrik serta peningkatan aktivitas masyarakat selama periode libur panjang dan hari raya yang berdampak pada sektor konsumsi.
Di wilayah terdampak bencana, perkembangan positif turut terlihat. Provinsi Sumatera Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sementara Sumatera Utara justru mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.
Khusus di Aceh, sebelumnya sempat terjadi tekanan inflasi akibat terganggunya distribusi barang, antara lain karena akses transportasi yang terputus. Namun, seiring dengan perbaikan jalur distribusi dan masuknya pasokan, kondisi harga mulai kembali stabil.
“Perbaikan ini menunjukkan bahwa langkah normalisasi yang dilakukan di daerah berjalan efektif, terutama dalam memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa,” kata Tito.
Ia menambahkan, stabilitas pasokan dan distribusi menjadi faktor kunci dalam menjaga inflasi tetap terkendali, khususnya di wilayah yang sebelumnya terdampak bencana.
Untuk itu, Tito mendorong agar pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap komponen pembentuk inflasi. Langkah ini dinilai penting guna menjaga tren positif yang telah dicapai.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Syafira NS