Menko Polkam Pimpin Apel Nasional, Tekankan Pencegahan dan Sinergi Hadapi Karhutla 2026
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (16/4/2026).
Menurut Djamari, apel kesiapsiagaan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu karhutla.
“Dari Pontianak, kita tegaskan kesiapan Kalimantan Barat untuk mencegah Karhutla sejak dini dan menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujarnya.
Ia meminta seluruh kepala daerah di Kalimantan Barat, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, untuk memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan, termasuk personel, peralatan, logistik, hingga sistem komando lapangan.
Selain itu, Menko Polkam juga menginstruksikan penguatan patroli terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, serta relawan. Deteksi dini melalui verifikasi titik panas, menurutnya, harus dilakukan secara cepat agar potensi kebakaran dapat segera dikendalikan.
Ia menekankan perlindungan terhadap wilayah strategis seperti permukiman, fasilitas publik, jalur transportasi, hingga objek vital lainnya agar tidak terdampak karhutla.
Lebih jauh, Djamari mengingatkan tantangan khas penanganan karhutla di Kalimantan Barat, khususnya pada lahan gambut yang membuat api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan. Kondisi ini diperparah oleh faktor angin kencang, keterbatasan sumber air, serta belum meratanya infrastruktur pemadaman.
“Karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas utama. Memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit dan berisiko,” tegasnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga menaruh perhatian besar terhadap pengendalian karhutla, dengan target menekan kejadian hingga seminimal mungkin. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.
“Pembakaran hutan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan lingkungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka bagi daerah yang menetapkan status siaga karhutla.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menegaskan bahwa anggaran penanggulangan karhutla telah disiapkan secara penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Pemerintah berharap langkah terpadu lintas sektor ini mampu memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi musim kemarau, sekaligus meminimalkan risiko bencana karhutla yang berdampak luas bagi masyarakat.
Rahma Wati