MenPANRB Tekankan Literasi Digital bagi Praja IPDN Hadapi Tantangan Birokrasi Modern
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan stadium general pembekalan bagi praja utama IPDN Tahun 2026 di Kampus IPDN, Sumedang, Kamis (16/4/2026).
Menurut Rini, praja IPDN saat ini dituntut tidak hanya memiliki karakter disiplin dan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini dinilai krusial untuk mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.
“Praja masa kini harus mampu memimpin dengan berbasis data, memahami kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Rini memaparkan sejumlah kompetensi utama yang perlu dimiliki praja. Salah satunya adalah kemampuan mengenali potensi teknologi digital dalam mendukung perbaikan sistem pelayanan publik di instansi pemerintahan. Praja diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan teknologi serta merancang solusi yang relevan dengan kondisi lapangan.
Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik masyarakat juga menjadi aspek penting. Menurutnya, pelayanan publik harus dirancang dengan menempatkan kebutuhan warga sebagai prioritas utama.
Rini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan. Praja diharapkan terbuka terhadap masukan serta mampu mengembangkan layanan secara iteratif guna menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.
Aspek kepercayaan publik turut menjadi perhatian. Ia mengingatkan bahwa ASN harus menjunjung tinggi etika pengelolaan data, menjaga privasi masyarakat, serta memperkuat keamanan siber sebagai fondasi kepercayaan dalam pelayanan publik.
“Kepercayaan masyarakat dibangun dari integritas dan kemampuan kita menjaga data serta memberikan layanan yang aman,” katanya.
Lebih lanjut, Rini menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks pemerintahan modern, keputusan yang diambil harus didukung oleh bukti dan analisis yang kuat, bukan semata berdasarkan intuisi.
Ia mengakui, lulusan IPDN memiliki keunggulan dalam aspek kepemimpinan, disiplin, serta pemahaman administrasi pemerintahan. Namun demikian, penguasaan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), komputasi awan (cloud), dan keamanan siber, masih perlu diperkuat.
“Transformasi digital dalam birokrasi tidak bisa ditunda. Praja harus siap menjadi penggerak perubahan dengan memanfaatkan data dan teknologi secara optimal,” tegasnya.
Melalui pembekalan ini, diharapkan para praja IPDN mampu menjadi ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital di berbagai daerah penugasan nantinya.
Tatang Suryana