Menteri PANRB Tekankan Kualitas SDM sebagai Kunci Sukses Program Prioritas Nasional
Penegasan tersebut disampaikan Rini saat memimpin Rapat Tingkat Menteri terkait tindak lanjut dukungan penyiapan SDM di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Ia menekankan bahwa pemenuhan SDM tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif, melainkan sebagai langkah strategis dalam memastikan kesiapan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas.
“Fokus kita bukan sekadar memenuhi jumlah, tetapi memastikan desain dan skema yang tepat agar SDM mampu menjalankan program prioritas nasional secara efektif di lapangan,” ujar Rini.
Mengacu pada arahan Presiden Prabowo, Rini menyebut bahwa SDM yang direkrut harus merupakan talenta terbaik yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan ideologi yang kuat. Selain itu, mereka perlu dibekali pelatihan yang relevan agar mampu mengelola operasional program secara optimal.
Saat ini, penguatan SDM untuk mendukung PHTC difokuskan pada sejumlah klaster utama, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, sektor pendidikan, serta sektor kesehatan. Kementerian dan lembaga terkait diminta segera menindaklanjuti proyeksi kebutuhan SDM pada masing-masing klaster tersebut.
Lebih lanjut, Rini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan program. Ia menyebut konsep network governance sebagai fondasi untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bekerja secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Diperlukan kolaborasi yang kuat dan berorientasi pada hasil bersama agar program-program prioritas ini benar-benar memberikan dampak nyata,” jelasnya.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo, seluruh program PHTC diharapkan mampu memberikan manfaat luas, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam implementasinya.
Di akhir arahannya, Rini mengingatkan bahwa kualitas SDM juga sangat ditentukan oleh proses pengadaan yang transparan, objektif, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa tata kelola rekrutmen yang baik akan menjadi fondasi utama dalam menghadirkan aparatur yang profesional dan berdaya saing.
“Melalui proses pengadaan yang transparan dan kolaborasi lintas sektor yang solid, kita optimistis program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Mutiara NA