Tinjau Tiga Desa di Aceh Tamiang, Muhammad Tito Karnavian Serap Aspirasi dan Pastikan Pemulihan Berjalan

Table of Contents


Aceh Tamiang, Monitor Pos - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Sabtu (4/4/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan percepatan penanganan warga terdampak bencana, khususnya mereka yang masih bertahan di tenda pengungsian.

Dalam agenda tersebut, Mendagri mengunjungi tiga desa di Kecamatan Sekerak, yakni Lubuk Sidup, Tanjung Gelumpang, dan Sekumur. Ia berdialog langsung dengan para pengungsi untuk menyerap aspirasi sekaligus memantau perkembangan penanganan di lapangan.

Tito mengungkapkan, jumlah pengungsi mengalami penurunan signifikan dibandingkan kondisi awal pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025. Dari sekitar 2,1 juta jiwa yang sempat mengungsi di tiga provinsi terdampak, kini hampir seluruhnya telah meninggalkan tenda pengungsian.

“Pengungsi yang sudah tidak tinggal di tenda mendekati 100 persen. Jika saat ini tersisa sekitar 300 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa, dibandingkan dengan 2,1 juta jiwa di awal, berarti lebih dari 99 persen telah tertangani,” ujarnya.

Meski jumlah pengungsi tersisa relatif kecil, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh, terutama di wilayah Aceh Tamiang dan Kabupaten Bireuen. Untuk pengungsi di Bireuen, pemerintah tengah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap), sementara di Aceh Tamiang difokuskan pada penyelesaian hunian sementara (huntara).

Dalam peninjauan tersebut, Tito juga meninjau langsung progres pembangunan huntara, khususnya di Desa Sekumur. Ia optimistis pembangunan dapat segera rampung, meskipun terdapat kendala geografis seperti akses jalan yang terdampak longsor.

“Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga pembangunan huntara di lokasi masing-masing dapat segera diselesaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana,” katanya.

Selain pembangunan hunian, pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak, mulai dari kebutuhan pangan, peralatan rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih melalui pembangunan sumur bor oleh BNPB bersama Satgas PRR.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan rencana pembangunan hunian tetap secara terpusat, sesuai aspirasi masyarakat yang menginginkan relokasi dari kawasan rawan bencana, terutama di wilayah bantaran sungai.

“Berdasarkan masukan masyarakat dan pemerintah desa, kawasan ini tergolong rawan. Oleh karena itu, mereka mengusulkan pembangunan hunian tetap dalam bentuk kompleks,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan huntap akan dilaksanakan setelah ketersediaan lahan dipastikan dengan melibatkan kementerian terkait. Selama masa transisi, pemerintah menjamin kebutuhan pengungsi tetap terpenuhi melalui penyediaan hunian sementara dan bantuan sosial berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa perlengkapan ibadah, sembako, peralatan dapur, serta toren air berkapasitas 2.000 liter.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk Rektor IPDN dan pejabat tinggi pratama lainnya.

Zulkarnain