Wamendagri Dorong Komitmen Daerah Percepat Eliminasi TBC
Dalam keterangannya, Wiyagus menekankan bahwa persoalan TBC tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berimplikasi luas terhadap pembangunan nasional. Menurutnya, tingginya angka kasus TBC dapat menurunkan produktivitas masyarakat, memperburuk tingkat kemiskinan, serta menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia menilai, keberhasilan eliminasi TBC sangat ditentukan oleh kepemimpinan di tingkat daerah, terutama dalam mengintegrasikan program penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
“Ini bukan sekadar isu kesehatan, tetapi menyangkut masa depan pembangunan bangsa. Karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujarnya.
Wiyagus juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 sebagai dasar hukum percepatan penanggulangan TBC. Regulasi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan oleh Pemda ke dalam langkah konkret yang terukur dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia mendorong agar strategi penanganan TBC diperkuat melalui peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi alokasi anggaran, serta pelibatan aktif perangkat daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan penanganan yang menyeluruh, mulai dari deteksi dini, pengobatan, hingga upaya pencegahan.
Indonesia sendiri masih menempati posisi kedua dunia dalam jumlah kasus TBC. Kondisi ini, menurut Wiyagus, menuntut adanya percepatan penanganan yang lebih masif dan terkoordinasi, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor.
“Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat agar target eliminasi TBC benar-benar dapat tercapai,” tegasnya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, serta perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Indonesia.
Syafira NS