Wamendagri Dorong Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Hal itu disampaikan Ribka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur Tahun 2027 yang digelar di Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi harus sejalan dengan kemajuan di kabupaten dan kota.
“Kalau di provinsi terjadi pertumbuhan dan kemajuan yang cukup pesat tetapi tidak diimbangi oleh kabupaten atau kota, ini juga sangat mengkhawatirkan,” ujar Ribka.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga mengapresiasi soliditas dan koordinasi yang terbangun antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Menurutnya, kekompakan tersebut menjadi modal penting dalam memastikan program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia turut menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang terus menunjukkan peningkatan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemerataan capaian tersebut agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ribka juga mengaitkan capaian tersebut dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pemanfaatan bonus demografi yang harus dikelola secara optimal.
“Kalau kita bicara Indonesia Emas, salah satu kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi. Jawa Timur sudah berada di jalur itu, tinggal memperkuat provinsi lain,” ujarnya.
Sejalan dengan visi “Jatim Gerbang Baru Nusantara”, Ribka berharap Jawa Timur dapat terus memperkuat perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi, termasuk menjadi penggerak bagi kawasan Indonesia Timur. Namun demikian, ia mengingatkan perlunya perhatian pada aspek ketenagakerjaan, khususnya pengurangan angka pengangguran.
“Pertumbuhan ekonomi, IPM, dan berbagai indikator lainnya sudah sangat baik. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat pengangguran,” tegasnya.
Kegiatan Musrenbang tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur.
S Aminah Firdaus