Wamendagri Tekankan Peran Strategis RT dalam Implementasi Program Berbasis Masyarakat

Table of Contents


Jambi, Monitor Pos  - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Rukun Tetangga (RT) memegang peran krusial sebagai ujung tombak dalam keberhasilan pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat paling bawah. Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau lokasi percontohan Program Kampung Bahagia di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Rabu (15/4/2026).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan bahwa program berbasis masyarakat dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam kesempatan itu, Bima menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas dan keaktifan pemimpin di lingkungan terkecil.

“Ketua RT adalah ujung tombak. Program tidak akan berjalan optimal tanpa peran aktif mereka di lapangan,” ujarnya.

Menurut Bima, posisi RT sangat strategis karena menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam struktur sosial Indonesia, RT tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak partisipasi warga dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Ia menilai, sejumlah program pemerintah kerap menghadapi kendala pada tahap implementasi, bukan pada perencanaan. Dalam konteks ini, Ketua RT memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Program Kampung Bahagia yang dikembangkan di Kota Jambi dinilai sebagai model pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Selain berfokus pada pembangunan fisik, program ini juga menitikberatkan pada penguatan sistem sosial dan tata kelola komunitas melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) di tingkat warga.

Bima mengapresiasi pendekatan Pemerintah Kota Jambi yang tidak hanya mengandalkan dukungan anggaran, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan dan partisipatif. Menurutnya, model tersebut memiliki potensi untuk direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

“Program seperti ini memiliki daya tahan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini bisa menjadi contoh nasional,” katanya.

Dalam implementasinya, Program Kampung Bahagia telah menghasilkan sejumlah pembangunan fisik, antara lain drainase tertutup sepanjang 133 meter guna meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi risiko banjir. Selain itu, tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti perlengkapan kegiatan warga, perangkat administrasi, alat kesehatan, hingga sistem keamanan berbasis CCTV.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam keberhasilan program ini. Warga turut berkontribusi melalui swadaya, termasuk pembangunan tambahan infrastruktur lingkungan dan penyediaan fasilitas penunjang lainnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya rasa memiliki sekaligus kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

Di sisi lain, pengelolaan keuangan program dilakukan secara lebih tertib dan transparan dengan memanfaatkan sistem perbankan. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Bima juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dalam setiap tahapan program. Pengukuran yang terstruktur sebelum dan sesudah pelaksanaan dinilai penting untuk memastikan efektivitas serta menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.

“Data menjadi instrumen utama untuk menilai keberhasilan program dan menentukan langkah lanjutan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa implementasi program berbasis masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas dan kompetensi Ketua RT. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan di tingkat akar rumput

Selain itu, keterbatasan sumber daya serta perlunya sinergi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting yang harus diperkuat agar program dapat berjalan optimal.

Ke depan, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk terus memperkuat peran RT melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Penegasan Wamendagri ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di tingkat komunitas. RT, sebagai garda terdepan, memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Khosnul Khotimah