Wapres Gibran Tinjau Percepatan Pembangunan Papua, Pemerintah Genjot Infrastruktur dan Layanan Dasar di DOB

Table of Contents


Tanah Papua, Monitor  Pos  - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Tanah Papua yang berlangsung pada 20–22 April 2026. Kunjungan tersebut mencakup Kabupaten Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, hingga Raja Ampat.

Agenda utama kunjungan ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan layanan publik, terutama di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Pemerintah menegaskan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat Papua.

Di Kabupaten Yahukimo, Wapres Gibran melakukan sejumlah peninjauan lapangan, mulai dari Sekolah Kristen Yahukimo untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), RSUD Dekai guna melihat layanan kesehatan, hingga Koramil 1715/06 Dekai sebagai bagian dari koordinasi keamanan wilayah.

Sejalan dengan kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah DOB Papua. Ia menyampaikan bahwa sejumlah provinsi telah menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk Papua Selatan yang fasilitas pemerintahannya telah beroperasi serta Papua Barat Daya yang pembangunannya telah rampung.

“Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026, sementara Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan,” ujar Ribka.

Ia menambahkan, pemerintah pusat bersama DPR RI dan kementerian terkait menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi penuh pada 2028. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan terus dipercepat guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperkuat distribusi logistik.

Menurut Ribka, pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Sektor pelabuhan, kata dia, menjadi salah satu fokus strategis karena berpotensi meningkatkan arus barang sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan daerah.

“Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi keamanan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memastikan kondisi di Yahukimo dan sekitarnya relatif kondusif. Stabilitas wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan agenda pembangunan di Papua.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda yang sempat tertunda sebelumnya, dan kini kembali dilanjutkan sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Sejumlah catatan lapangan yang ditemukan Wapres akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta.

“Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat,” ujar Djamari.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai serta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

Pemerintah menegaskan, percepatan pembangunan Papua akan terus diarahkan pada penguatan layanan dasar, pemerataan infrastruktur, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.

Robertus